Pemberian Bansos 10 Kg Beras Diperpanjang Sampai Juni 2024
Salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras.
Bantuan beras 10 kg itu akan diberikan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemberian Bansos 10 Kg Beras Diperpanjang Sampai Juni 2024
Pemberian Bansos 10 Kg Beras Diperpanjang Sampai Juni 2024
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024 dari rencana sebelumnya yang hanya hingga November 2023.
"Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni,” kata Mendag di Kompleks Istana Kepresidenan, kutip dari Antara di Jakarta, Senin (6/11).
Mendag mengatakan, salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras yang belum menurun setelah mengalami peningkatan drastis pada beberapa waktu lalu.
“Akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, memang tidak naik lagi--, tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan,” kata Zulhas.
Bantuan beras 10 Kg itu akan diberikan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Adapun saat ini, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen bulan Oktober, serta 18,45 persen bulan November 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Bulog siap meningkatkan ketersediaan cadangan beras. Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dapat segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun dalam rangka pengadaan beras.
Airlangga merinci, Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun," kata Airlangga.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional Oktober 2023 sebesar 115,78 atau naik 1,43 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan."Kenaikan NTP Oktober dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,67 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,24 persen," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/11).
Pada Oktober 2023, NTP Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan tertinggi (2,53 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan terbesar (1,16 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya.
