Mengingat pada 14 Oktober mendatang menjadi puncak pesta demokrasi 5 tahunan.
Perum Bulog menjamin penyaluran program bantuan sosial atau bansos beras 10 kg selama 3 bulan awal tahun tersalurkan tanpa unsur politik jelang Pemilu 2024.
Mengingat pada 14 Oktober mendatang menjadi puncak pesta demokrasi 5 tahunan, yakni pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif.
Tercatat ada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima bansos beras tersebut.
"Bagi kami, urusannya adalah keluarga KPM itu terima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya. Yang lain kita enggak ikut mikir," tegas Bayu di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Kamis (11/1).
Menurut dia, penyaluran program bantuan sosial pangan tersebut akan turut didukung oleh para transporter yang juga merupakan perusahaan logistik profesional.
Hal ini sebagai upaya mencegah bansos pemerintah ditempel stiker peserta pemilu.
Sehingga seolah-olah beras tersebut berasal dari mereka.
"Kita semua confirm bahwa di dalam semua proses itu tidak ada atribut apapun. Tidak boleh ada atribut apapun, kecuali yang memang natural ada di situ. Kami sangat komitmen untuk itu. Ini adalah program negara, punyanya rakyat," kata Bayu.
Demi meyakinkan penyaluran bansos beras aman politisasi, Bayu lantas mempersilakan semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan.
pungkas Bayu.
Mengingat pada 14 Oktober mendatang menjadi puncak pesta demokrasi 5 tahunan.
Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca Selengkapnya
Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca Selengkapnya
Pemilu sebagai pesta demokrasi dihadapi dengan bahagia dan senang.
Baca Selengkapnya
Busyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik.
Baca Selengkapnya
Motif pelaku pembunuhan di Musi Banyuasin akhirnya terungkap.
Baca Selengkapnya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya
Budi Arie mengajak semua pihak untuk melanjutkan upaya menjaga kerukunan bangsa dan membangun negara setelah pesta demokrasi berakhir.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca Selengkapnya
Motif tersangka nekat membunuh korban adalah terkait ekonomi dan dendam
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi