Bertolak ke Beijing, Wapres JK Hadiri KTT Jalur Sutra Kedua
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bertolak ke Beijing, Tiongkok untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kedua The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra, Rabu (24/4). Tidak hanya menghadiri KTT, JK juga akan melakukan kunjungan kepada Presiden China, dan Working Lunch bersama Wakil Presiden China.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bertolak ke Beijing, Tiongkok untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kedua The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra, Rabu (24/4). Tidak hanya menghadiri KTT, JK juga akan melakukan kunjungan kepada Presiden China, dan Working Lunch bersama Wakil Presiden China.
Selain itu, dia juga akan menghadiri sejumlah Business Dinner dan Forum Business serta Jamuan Santap malam dan pertunjukan seni yang digelar oleh Pemerintah China. Dalam kunjungan ke negeri Tirai Bambu yang dimulai dari tanggal 24 hingga 28 April ini, JK juga akan singgah ke Masjid Dongzhimen untuk melakukan sholat Jum'at.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
Turut mendampingi JK dalam kunjungan kerja kali ini Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi sudah lebih dahulu berada di Beijing.
Sementara yang ikut dalam rombongan pesawat pagi ini di antaranya Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi dan M. Ikhsan serta M. Awal Chairuddin.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menawarkan 28 proyek senilai USD 91,1 Miliar atau setara dengan Rp 1.295,8 Triliun kepada China pada KTT ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dengan adanya kerjasama tersebut, investor China yang akan masuk ke Indonesia tetap tidak akan diistimewakan. Mereka harus memenuhi syarat selayaknya investor asing dari negara lain.
"Pertama, setiap investor yang hendak menanamkan modalnya harus membawa teknologi terbaik dari negara asal. Kami tidak mau menerima second class technology (teknologi kelas dua), kami mau investor membawa teknologi ramah lingkungan," kata Menko Luhut di Shangri La Hotel, Jakarta, Selasa (19/3).
Dia melanjutkan, syarat kedua adalah ketika investor membawa teknologi terbaru ke Indonesia maka secara perlahan investor tersebut harus melakukan transfer knowledge atau berbagi pengetahuan serta teknologi kepada pekerja Indonesia.
"Ketiga, investasi tersebut harus mempekerjakan pegawai asal Indonesia sebanyak mungkin," ujarnya.
Yang keempat, calon investor harus membangun industri yang bisa memberikan nilai tambah kepada produk Indonesia. Dia menegaskan karena skema kerja samanya adalah B2B maka kedua belah pihak harus saling menguntungkan.
Baca juga:
Pengusaha Harap Presiden Terpilih Mampu Jaga Iklim Usaha dan Investasi RI
Jokowi Sebut Banyak Investor Malas Tanam Modal ke RI karena Ruwetnya Perizinan
Presiden Jokowi Ingin Fokus Anggaran 2020 untuk Picu Investasi dan Ekspor
Susun RAPBN 2020, Jokowi Mau Anggaran Beri Stimulus Naikkan Investasi dan Ekspor
Pasca Pemilu, Investasi Dipercaya Bakal Mengalir Deras ke Indonesia
Deretan Tugas Utama Presiden Pemenang Pilpres 2019 di 100 Hari Kerja