BI Beli SBN Rp143,32 Triliun Hingga November 2021
Bank Indonesia (BI) mencatat telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk pendanaan APBN sebesar Rp143,32 triliun hingga November 2021. Pembelian SBN tersebut terdiri dari Rp67,87 triliun melalui lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO).
Bank Indonesia (BI) mencatat telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk pendanaan APBN sebesar Rp143,32 triliun hingga November 2021. Pembelian SBN tersebut terdiri dari Rp67,87 triliun melalui lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO).
"Kebijakan yang mendorong pelonggaran likuiditas ini merupakan sinergi BI dengan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers hasil RDG di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (18/11).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
Dia menambahkan, kebijakan bank sentral tersebut juga disertai dengan penambahan likuiditas (Quantitative Easing) di perbankan hingga sebesar Rp137,24 triliun. Dengan ekspansi moneter tersebut, terjadi pelonggaran kondisi likuiditas perbankan yang terlihat pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni 34,05 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 9,44 persen (yoy).
Likuiditas perekonomian juga tercatat meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 14,6 persen (yoy) dan 10,4 persen (yoy). "Pertumbuhan uang beredar tersebut terutama didukung oleh peningkatan ekspansi fiskal dan kredit perbankan," imbuhnya.
Selain itu pelonggaran likuiditas yang disertai dengan suku bunga kebijakan moneter yang rendah juga telah mendorong suku bunga kredit perbankan dalam tren yang menurun.
Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga PUAB overnight dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 52 bps dan 151 bps sejak Oktober 2020 menjadi 2,80 persen dan 3,17 persen pada Oktober 2021.
Baca juga:
Sudah Capai Target, Lelang SUN dan Sukuk di Sisa Tahun 2021 Dibatalkan
Pemerintah Serap Lelang SUN Rp8 Triliun
Begini Syarat dan Prosedur untuk Masyarakat Berminat Beli ORI020
Pemerintah Sebut SBN Ritel Investasi Aman dan Menguntungkan, ini Alasannya
Pemerintah Tawarkan SBN ORI020 untuk Tangani Pandemi Covid-19
Pemerintah Resmi Buka Penawaran ORI020, Ini Cara Belinya