BI Blak-blakan Penyebab Ekonomi Syariah Tak Berkembang di Indonesia
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Namun, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia belum terlalu signifikan. Sebab, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Namun, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia belum terlalu signifikan. Sebab, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo, mengungkapkan salah satunya adalah peran Indonesia yang lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen. "Memburuknya posisi Indonesia di arena industri halal global. Indonesia lebih merupakan konsumen daripada produsen," kata dia dalam pembukaan forum 5th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC) 2019, sebagai rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
-
Bagaimana BSI meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia? BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan literasi dan menyediakan produk-produk keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat melalui ekosistem keuangan yang terintegrasi. Hal ini demi meningkatkan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
Selain itu, optimalisasi sektor sosial yaitu Zakat' Infaq, Sadaqah dan Waqaf (ZISWAF) masih rendah untuk mendukung pembangunan. "Terbatasnya peran sektor keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan, termasuk rendahnya kapasitas perbankan syariah," ujarnya.
Berkenaan dengan semua tantangan tersebut, Dody berharap konferensi ini dapat menjadi platform bagi para peneliti dari kalangan akademisi dan kebijakan, untuk menyediakan dan melakukan implementasi kebijakan yang lebih baik dengan mengumpulkan ide dan pemikiran dari semua peserta.
"Sejalan dengan itu, melalui Jurnal Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam (JIMF), Bank Indonesia mengundang para sarjana dari seluruh dunia dengan pikiran luar biasa mereka untuk berkontribusi dalam Konferensi jurnal ini dan dalam pengembangan ekonomi nasional melalui ekonomi dan keuangan Islam sektor juga," ujarnya.
Diharapkan juga bahwa jurnal ini dapat berperan sebagai salah satu penyedia utama akses cepat ke makalah berkualitas tinggi dan platform berkelanjutan untuk berbagi studi akademisi, peneliti, dan praktisi; menyebarluaskan pengetahuan dan penelitian di berbagai bidang ekonomi Islam, moneter, dan keuangan; mendorong dan menumbuhkan penelitian di bidang ekonomi, moneter, dan keuangan Islam; dan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di bidang ekonomi Islam, moneter dan keuangan.
"Saya juga sangat yakin bahwa semua ide dan pemikiran yang disusun dalam Jurnal Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam (JIMF) akan meningkatkan kontribusi kami dalam merumuskan kebijakan yang dapat membawa kita lebih dekat ke manfaat penuh ekonomi syariah sebagai mesin baru untuk berkelanjutan dan pertumbuhan yang inklusif," tutupnya.
Sri Mulyani: Indonesia Masih Tertinggal Sebagai Negara Ekonomi Islam Dunia
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui bahwa Indonesia masih cukup tertinggal sebagai negara ekonomi islam terbaik di dunia. Bahkan, Indonesia belum mampu masuk 10 besar Global Islamic Economy Index.
Padahal kata Sri Mulyani, Indonesia merupakan pemain terbesar dalam sektor ekonomi Islam. Sayangnya, kelebihan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian negara.
"Di dalam ekonomi islam, indeks dihitung berdasarkan indikator lain yakni industri berbasis syariah. Dalam sektor itu, kita harus akui Indonesia masih sangat tertinggal," ujar Ani.
Berdasarkan peta keseluruhan industri halal dunia, omzet yang dihasilkan setiap tahun mencapai USD 2,1 triliun. Dari total tersebut, Indonesia memegang angka cukup besar dan itu datang dari sektor makanan dan minuman halal yang mencapai USD 174 miliar. Namun dirinya menyayangkan, angka itu hanya datang dari satu pemain yakni Indofood.
Maka dari itu, Bendahara Negara ini menekankan seluruh pihak harus mulai duduk bersama membenahi ekosistem ekonomi Islam di Nusantara. Fondasi yang sudah terbangun harus semakin dikuatkan untuk menopang industri syariah ke depannya.
"Salah satu yang menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia di sektor tersebut. Jumlah penduduk kita banyak tapi kualitas kita belum sampai atas. Ini adalah cerminan secara umum. Maka dari itu kita perlu melakukan investasi agar SDM kita unggul," tandasnya.
(mdk/bim)