BI gandeng Kejaksaan Agung pulihkan aset negara
"Kami punya 713 aset hukum pidana yang harus dikembalikan ke Bank Indonesia, supaya ini dapat diluruskan," ujar Agus.
Bank Indonesia meminta Kejaksaan Agung untuk mengembalikan aset-aset tindak pidana. Untuk itu, BI melakukan penandatangan pemulihan aset bank sentral yang pernah ditangani Kejaksaan Agung.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan selama ini belum ada lembaga resmi yang dapat menyelesaikan permasalahan aset di Bank Indonesia. Sehingga, kata Agus, kerja sama ini diharapkan dapat berlangsung secara baik.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
"Kami punya 713 aset hukum pidana yang harus dikembalikan ke Bank Indonesia, supaya ini dapat diluruskan. Selama ini belum ada kerjasama lembaga resmi, baru lembaga Kejaksaan Agung. Jadi kami optimis, melalui kerjasama ini dapat memulihkan aset-aset kami," ujarnya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (5/11).
Pada kesempatan sama, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan kerjasama ini juga mencakup ruang lingkup seperti pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara serta penegakan hukum.
"Dengan memulihkan aset Bank Indonesia, juga mencegah banyaknya kasus korupsi agar tidak terulang kembali, memang prosesnya sangat panjang," jelas dia.
Dia menambahkan, Kejagung memiliki kewajiban untuk dapat mengembangkan aset-aset negara dan membuka diri kepada kementerian maupun non kementerian agar dapat bekerja sama dalam pemulihan aset.
"Ada beberapa aset Bank Indonesia, nantinya melalui kerjasama akan mudah dikembalikan, dipantau sehingga menghasilkan hasil yang maksimal itu solusinya dan juga memberikan manfaatkan di masing-masing pihak," ungkapnya.
Baca juga:
Bos BI: Waspadai kenaikan suku bunga The Fed, Dolar akan menguat
BI: Perbaikan ekonomi akan menjadi kekuatan Indonesia di mata dunia
Akhir 2015, Menteri Rini pastikan bank pelat merah pakai satu ATM
Dua BUMN raksasa rugi parah akibat Rupiah melemah