BI: Inovasi Fintech Jangan Kebablasan dan Harus Hati-Hati
Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengingatkan agar inovasi di dunia fintech tidak kebablasan. Dia meminta agar pengusaha fintech tetap meningkatkan perlindungan konsumen, dan tetap berhati-hati terhadap tindak kriminal cuci uang dan terorisme.
Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengingatkan agar inovasi di dunia fintech tidak kebablasan. Dia meminta agar pengusaha fintech tetap meningkatkan perlindungan konsumen, dan tetap berhati-hati terhadap tindak kriminal pencucian uang dan terorisme.
"Fintech meng-create inovasi, tetapi inovasi tidak boleh kebablasan. Harus ada kehati-hatian, sehingga kita harus membalancing antara kehati-hatian dan inovasi, termasuk juga customer protection karena ini menjadi concern, lalu anti money laundering, dan juga terrorism," ucap dia di ajang Indonesia Fintech & Summit Expo 2019, di Jakarta, Senin (23/9).
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
Meski menyebut inovasi jangan kebablasan, Filianingsih menolak jika dirinya disebut membatasi inovasi fintech. Pihaknya sebagai otoritas hanya ingin inovasi keuangan digital bersifat hati-hati karena menyangkut keuangan masyarakat.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar perkembangan fintech harus mengutamakan kepentingan nasional. Dia tak mau jika Indonesia hanya menjadi pekerja di negara sendiri.
"Artinya kalau kita kerja sama dengan pihak lain, maka harus saling menguntungkan buat kita. Jangan cuma kita jadi pekerja di rumah sendiri. Kita harus jadi tuan rumah di rumah sendiri. Enggak ada tempat yang semenarik Indonesia, ibaratnya kita itu gadis cantik, remaja, yang banyak mengincar. Jadi harus menjaga national interest," ujarnya.
Reporter: Tommy Kurnia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
OJK Tutup 1.300 Fintech Ilegal
Bank Indonesia Contek India dan China Kelola Data Pengguna Fintech
Bos OJK Kaget Ada Orang Pinjam Online 20 Kali dalam Semalam
OJK Atur Kode Etik untuk Perusahaan dan Konsumen Fintech
Dukung Perkembangan Ekonomi Digital, BI Permudah Perizinan Fintech
Menko Darmin Harap Fintech Bisa Rambah ke Daerah Terpencil