BI keluarkan aturan Fintech, salah satunya soal penggunaan uang virtual
Diharapkan, Fintech bisa menyumbang kemajuan perekonomian bangsa. Sugeng juga mengingatkan tujuan dibuatnya regulasi karena dikhawatirkan bisa mengganggu kestabilan keuangan nasional. Penyelenggara akan dikenakan sanksi teguran hingga pencabutan izin jika terbukti melakukan kecurangan atau pelanggaran.
Cepatnya perkembangan teknologi keuangan (Fintech) membuat Bank Indonesia merasa perlu mengeluarkan regulasi khusus. Sebab, dikhawatirkan perkembangan tersebut akan membawa pengaruh buruk jika tidak dikelola dengan tepat.
Deputi Gubernur BI, Sugeng, mengatakan aturan tersebut diwujudkan dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017. Diharapkan, Fintech bisa menyumbang kemajuan perekonomian bangsa.
"(Fintech) bisa kita manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan atau mendorong kegiatan ekonomi Indonesia. Dengan inovasi tadi, kegiatan ekonomi kita harapkan bisa lebih maju," kata Sugeng, di Kantornya, Kamis (7/12).
Sugeng juga mengingatkan tujuan dibuatnya regulasi karena dikhawatirkan bisa mengganggu kestabilan keuangan nasional. "Kita ketahui tadi saking cepatnya (perkembangan) Fintech bisa juga menimbulkan resiko. Oleh karena itu, bagaimana membalance antara Fintech bisa lebih berkembang dan juga bermanfaat tidak menimbulkan suatu ketidakstabilan di dalam sistem keuangan Indonesia. Jadi filosofinya, harus ada suatu keseimbangan," ujarnya.
Sugeng menjelaskan, untuk salah satu aturan dalam penyelenggaraan Fintech di sistem pembayaran ialah wajib untuk mendaftar terlebih dulu ke BI. "Penyelenggaraan teknologi financial juga harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian," ujarnya.
Sugeng merinci, yang menjadi poin penting dalam PBI Fintech ini menyangkut tujuan pembentukan, pendaftaran, regulatory sandbox, perizinan dan persetujuan, pemantauan dan pengawasan, kerja sama penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan penyelenggara teknologi finansial, koordinasi dan kerja sama serta sanksi bagi pelanggar.
Adapun kriteria Fintech yang bisa mendaftarkan diri adalah harus bersifat inovatif, berdampak kepada layanan teknologi, bermanfaat kepada masyarakat luas, dan kriteria lainnya yang akan ditentukan oleh BI.
Sugeng menegaskan, Fintech yang sudah terdaftar akan berada dalam pantauan dan pengawasan BI. Penyelenggara akan dikenakan sanksi teguran hingga pencabutan izin jika terbukti melakukan kecurangan atau pelanggaran. "Fintech yang sudah terdaftar harus penuhi beberapa hak pokok konsumen seperti kerahasiaan data dan histori transaksi."
Fintech juga harus memegang teguh prinsip manajemen resiko seperti perundang-undangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Sugeng menambahkan, dalam aktivitas Fintech di Indonesia tidak dibenarkan menggunakan mata uang virtual. Sebab, alat pembayaran tersebut belum sah penggunaannya di dalam negeri.
"Dalam PBI ini, terkait virtual currency BI tegaskan penyelenggara dilarang lakukan kegiatan sistem pembayaran dengan virtual currency sebab bukan alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia."
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
Baca juga:
Bos BI minta fintech dan e-commerce uji coba aturan Sandbox
OJK minta perbankan lebih kreatif agar tak tergerus fintech
Banyak usaha potensial yang bisa disentuh oleh Fintech
Kelola risiko, OJK berencana batasi dana kelolaan Fintech
Fintech besutan LPDB dapat dukungan dari pegiat koperasi
PNP luluskan sembilan startup gemblengan siap bersaing
Kuartal IV, Bank Indonesia keluarkan aturan main fintech