Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Jalankan Perintah MA, Menkominfo Perbaiki Regulasi Pinjol

Budi berkeyakinan, kemajuan digital tidak boleh mengorbankan hajat rakyat.

mahkamah agung
Jalankan Perintah MA, Menkominfo Perbaiki Regulasi Pinjol
Jalankan Perintah MA, Menkominfo Perbaiki Regulasi Pinjol (©merdeka.com)
Jalankan Perintah MA, Menkominfo Perbaiki Regulasi Pinjol
Menkominfro Budi Arie Setiadi (Liputan6.com/Robinsyah Aliwafa Zain) © 2024 maverick

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan oleh 19 warga terkait perbaikan regulasi pinjaman online atau pinjol. Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie memastikan pihaknya akan menindaklanjuti putusan tersebut.

Rekomendasi Beritauntuk kamu

"Kita akan perbaiki, karena definisi tentang pinjaman online harus diperbaiki supaya jangan rakyat jadi korban," tegas Budi kepada awak media di Jakarta, seperti dikutip Jumat (26/7).

Budi berkeyakinan, kemajuan digital tidak boleh mengorbankan hajat rakyat. Maka dari itu, aturan baru soal pinjol akan dipelajari lebih detil oleh kementeriannya.

“Kita exercise dengan peraturan baru tentang pinjaman online," jelas Budi.

Budi menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilibatkan dalam meramu aturan baru pinjol yang diinginkan rakyat. Tujuannya, agar nantinya aturan pinjol lebih mudah dipahami masyarakat sehingga tidak mudah terkena penipuan.

"Kita akan berkoordinasi dengan OJK, soal pinjaman online ini kan masyarakat banyak yang kena tipu juga pinjaman online ilegal," dia menandasi.

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 19 warga melalui citizen lawsuit soal pinjol pada 23 Juli 2024. Sebelumnya gugatan sudah diajukan oleh warga sehak April 2024.

Salah satu pihak yang digugat untuk memperbaiki aturan pinjol adalah Menkominfo Budi Arie. Selain Budi, ada juga nama Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Mahendra Siregar.


Dalam keputusan tersebut, MA meminta Menkominfo untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Kemudian, MA juga memerintahkan Menkominfo membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Titin Supriatin
Editor Titin Supriatin
M
Reporter
    Muhammad Radityo Priyasmoro
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Siapkan Layanan Lebih Mudah, Bank DKI Dukung Percepatan Digitalisasi Sektor Keuangan
Siapkan Layanan Lebih Mudah, Bank DKI Dukung Percepatan Digitalisasi Sektor Keuangan

Kehadiran Bank DKI dalam acara ini menandai peran aktif perusahaan dalam mendorong transformasi digital di sektor keuangan.

Perbankan
Begini Pentingnya Keterbukaan Informasi di Era Digitalistasi, Khususnya Bisnis Perbankan
Begini Pentingnya Keterbukaan Informasi di Era Digitalistasi, Khususnya Bisnis Perbankan

Dalam menghadapi era digitalisasi, perbankan dituntut untuk adaptif dalam memanfaatkan saluran penyampaian informasi kepada khalayak.

Keterbukaan Informasi Publik
Inovasi Digital Jadi Kunci Perbankan untuk Pertahankan Keunggulan Kompetitif
Inovasi Digital Jadi Kunci Perbankan untuk Pertahankan Keunggulan Kompetitif

Perbankan turut memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk menghadirkan solusi keuangan yang inovatif dan relevan bagi nasabah.

Inovasi Digital
Waspada Penipuan Modus Surat Tilang dan Bukti Kirim Barang, Salah Klik Uang Ratusan Juta di Bank Bisa Hilang
Waspada Penipuan Modus Surat Tilang dan Bukti Kirim Barang, Salah Klik Uang Ratusan Juta di Bank Bisa Hilang

Saat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.

OJK
Cegah Penyajian Laporan Keuangan Palsu, Kemendagri Wajibkan Pemda Belanja Gunakan KKPD
Cegah Penyajian Laporan Keuangan Palsu, Kemendagri Wajibkan Pemda Belanja Gunakan KKPD

Maurits mengatakan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo guna percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.

Kemendagri
Ternyata Ini Penyebab Banyaknya Masyarakat Terjebak Utang di Pinjol Ilegal
Ternyata Ini Penyebab Banyaknya Masyarakat Terjebak Utang di Pinjol Ilegal

Pertimbangan utama masyarakat untuk memilih pinjol ilegal ialah kemudahan dalam hal mengakses pinjaman ketimbang melalui pinjol resmi.

pinjol
Hati-Hati, Masyarakat Berpendidikan Tinggi Bisa Jadi Korban Penipuan Keuangan Digital
Hati-Hati, Masyarakat Berpendidikan Tinggi Bisa Jadi Korban Penipuan Keuangan Digital

Modus operandi penipuan terkait keuangan ilegal juga semakin lama semakin canggih meskipun sektor jasa keuangan (SJK) terus melakukan inovasi.

penipuan keuangan
Hingga Juli 2024, Penerimaan Negara dari Usaha Ekonomi Digital Tembus Rp26,75 Triliun
Hingga Juli 2024, Penerimaan Negara dari Usaha Ekonomi Digital Tembus Rp26,75 Triliun

Penerimaan pajak dari usaha ekonomi digital seperti fintech, kripto, dan sebagainya.

Pajak
Debat Cawapres, Mahfud MD: Banyak Rakyat Terjebak Pinjam Uang di Pinjol
Debat Cawapres, Mahfud MD: Banyak Rakyat Terjebak Pinjam Uang di Pinjol

Mahfud menyebut pernah menangani kasus pinjol, dengan rakyat sebagai korban dari kegiatan ekonomi digital.

Debat Cawapres 2024
Sederet Upaya Bank DKI Dorong Pertumbuhan UMKM dengan Layanan Perbankan
Sederet Upaya Bank DKI Dorong Pertumbuhan UMKM dengan Layanan Perbankan

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mempercayai bahwa digitalisasi adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Bank DKI
BI Sedang Teliti Rupiah Digital Sebelum Diluncurkan
BI Sedang Teliti Rupiah Digital Sebelum Diluncurkan

Saat ini masih di tahap penelitian dan akan menuju fase menengah.

berita populer
Ini Dia Capaian Kinerja Bank DKI Selama 63 Tahun
Ini Dia Capaian Kinerja Bank DKI Selama 63 Tahun

Bank DKI pun terus mendorong optimalisasi pelayanan publik melalui berbagai sinergi dalam rangka memberikan peningkatan layanan perbankan berbasis digital.

Perbankan