BI klaim berhasil tekan penggunaan valuta asing
"Kewajiban transaksi penggunaan rupiah di dalam negeri itu sudah berhasil menurunkan penggunaan valas."
Perekonomian Indonesia 2014-2015 menghadapi tantangan yang sangat besar. Pemerintah bersama para pemangku kebijakan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi gejolak ekonomi periode tersebut.
"Di 2014-2015 itu, upaya stabilisasi yang dilakukan termasuk pembatasan ada aturan kehati-hatian untuk pinjaman luar negeri swasta, kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Jakarta, Kamis (28/4).
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah tetap berjalan? Bank Indonesia pun memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan. Bahkan, Bank Indonesia sudah siap dengan skenario dalam penerapan redenominasi rupiah ini.
Menurutnya, kebijakan tersebut berhasil menekan penggunaan valuta asing untuk transaksi. Ini berimbas pada berkurangnya tekanan terhadap rupiah.
"Kewajiban transaksi penggunaan rupiah di dalam negeri itu sudah berhasil menurunkan penggunaan valas untuk transaksi di dalam negeri yang tadinya bisa sampai USD 8 miliar per bulan, sudah turun ke sekitar USD 2,5 miliar per bulan. Untuk transaksi valas untuk kebutuhan di dalam negeri bukan kebutuhan ekspor impor, bukan untuk bayar utang luar negeri, itu bisa diturunkan," ujar Mirza.
Selain itu, aturan hedging atau lindung nilai yang diterbitkan BI akhir tahun 2014, dinilai efektif untuk mengurangi ketidakpastian global, utamanya dari sisi korporasi.
"Aturan mengenai hedging itu juga sudah diterbitkan di akhir 2014, efektif di Juli 2015 itu juga sudah berhasil membuat korporasi menjadi lebih berhati-hati mengelola pinjaman luar negerinya," ucap Mirza.
Menurutnya, kondisi perekonomian global yang tidak menentu menyebabkan para pengusaha harus mempertimbangkan segala sisi risiko beserta langkah antisipasinya. Oleh sebab itu, semakin banyak perusahaan menyadari pentingnya penerapan aturan hedging yang dikeluarkan BI.
"Sekarang sudah lebih dari 85 persen dari korporasi di Indonesia yang BI dapat datanya lebih dari 2000 perusahaan, 85 persen dari itu sudah memenuhi aturan kehati-hatian pinjaman luar negeri," ucap Mirza.
(mdk/yud)