BI: Masih ada 5 perusahaan uang elektronik Indonesia dimiliki asing
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Onny Wijanarko mengatakan, mengenai komposisi saham penerbit uang elektronik sekurang-kurangnya 51 persen harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.
Bank Indonesia (BI) telah melakukan penyesuaian Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur mengenai uang elektronik. Dalam aturan tersebut, beberapa indikator telah dimasukkan, seperti salah satunya mengenai komposisi saham penerbit (LSB).
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Onny Wijanarko mengatakan, mengenai komposisi saham penerbit uang elektronik sekurang-kurangnya 51 persen harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan Bank Jago mulai berinovasi dan menghadirkan aplikasi keuangan? Berdiri Sebagai Bank Artos pada 1992 Akar dari bank digital yang satu ini adalah PT Bank Artos Indonesia yang berdiri pada 1992 di Bandung.
-
Bagaimana Bank Jatim mendorong UMKM binaannya agar paham teknologi digital? UMKM binaan bankjatim juga didorong untuk paham teknologi digital. Salah satu caranya dengan memfasilitasi transaksi menggunakan QRIS bankjatim. “Maka dari itu, UMKM yang kami bawa ke Bengkulu ini juga sudah memanfaatkan QRIS bankjatim dalam melakukan transaksi pembayaran dengan pembeli. Praktis dan cepat tinggal scan QR code,” ungkap Busrul.
"Saat ini setidaknya ada 20 perusahaan uang elektronik yang mengajukan izin. Sementara yang masih dominan dimiliki asing dan harus menyesuaikan itu ada 5," kata Onny di gedung Bank Indonesia, Senin (7/5/2018).
Hanya saja, Onny tidak dapat menyebutkan semua perusahaan tersebut baik yang tengah mengajukan izin dan yang perlu melakukan penyesuaian kepemilikan saham.
"Pengaturan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri uang elektronik nasional dan secara umum mendorong peran pelaku domestik dalam jasa sistem pembayaran," tambah Onny.
Selain itu, aturan main ini sejalan dengan pengaturan komposisi kepemilikan saham bagi prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring dan penyelesaian akhir yang telah diatur dalam PBI No 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
Dalam rangka penyesuaiannya, BI memberikan waktu paling lama enam bulan kepada perusahaan untuk melakukannya. Jika tidak, BI tak akan memberikan izin penyelenggaraan uang elektronik.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BI soal Rupiah mendekati Rp 14.000 per USD: Semua masih stabil
Menko Darmin soal Rupiah melemah: Harus maju lebih dulu itu BI, bukan pemerintah
BI dan Jepang sepakati amandemen swap bilateral, ini inti perubahannya
Rupiah melemah nyaris Rp 14.000 per USD, bos BI sebut Indonesia butuh redenominasi
The Fed pertahankan suku bunga, BI harap perbaiki nilai tukar Rupiah