BI minta aturan pembatasan transaksi tunai dikaji hati-hati agar tak ganggu ekonomi
Contoh sederhana, transaksi jual beli sapi di daerah yang nilainya bisa mencapai ratusan juta. Jika transaksi seperti ini tidak mendapatkan pengecualian, maka akan sangat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya kejelasan terkait pengecualian tersebut.
Bank Indonesia (BI) meminta sejumlah transaksi mendapat pengecualian atas aturan pembatasan transaksi uang kartal (PTUK). Sebab, rencana pembatasan tersebut kini tengah digodok dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) PTUK.
Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto, mengatakan pada dasarnya BI mendukung penuh adanya pembatasan ini. Namun aturan ini jangan sampai mengganggu jalannya kegiatan ekonomi masyarakat.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang dimaksud dengan nilai tukar Dolar Singapura dan Rupiah? Nilai tukar antara Dolar Singapura dan Rupiah mencerminkan perbandingan nilai antara mata uang Singapura (SGD) dan mata uang Indonesia (IDR).
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Mengapa IDR digunakan di Indonesia? Sebagai alat tukar resmi negara Indonesia, IDR digunakan dalam berbagai transaksi ekonomi di dalam negeri.
"Kita mendukung atas UU ini. Tapi yang kita inginkan jangan sampai pelaksanaan UU ini mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Kita mesti bersama kawal ini," ujar dia di Kantor PPATK, Jakarta, Senin (17/4).
Contoh sederhana, lanjut dia, transaksi jual beli sapi di daerah yang nilainya bisa mencapai ratusan juta. Jika transaksi seperti ini tidak mendapatkan pengecualian, maka akan sangat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat.
"Misalnya pedagang sapi, itu satu sapi bisa seharga Rp 10 juta. Satu truk itu bisa 17 sapi-20 sapi. Itu bisa jadinya Rp 200 juta. Kalau di Brebes, pengepul itu bayaran hasil-hasil petani. Yang kaya gitu jangan sampai terkena," kata dia.
Oleh sebab itu, kata Erwin, perlu adanya kejelasan terkait pengecualian tersebut. Selain itu, juga diperlukan aturan turunan untuk memberikan kepastian dari pengecualian ini.
"Kalau itu untuk transaksi ilegal kita sependapat sekali (setuju). Makanya akan diturunkan lagi dengan peraturan pelaksanaan, itu yang musti kita smoothing. Dan itu harus ada underlying kegiatan ekonomi yang riil," tandas dia.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK). Namun, sejumlah pihak khawatir pembatasan ini akan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat.
Ketua Tim Penyusun RUU PTUK, Yunus Husein, menyatakan mengatakan sebenarnya dalam draft RUU tersebut telah ada sejumlah transaksi yang mendapatkan pengecualian dari aturan ini. Hal ini guna memberikan ruang bagi transaksi legal yang ada di masyarakat.
"Ada yang dikecualikan, seperti transaksi PJK (penyedia jasa keuangan) dengan BI (Bank Indonesia), transaksi antar PJK, pembayaran gaji," ujar dia.
Berikut transaksi yang mendapatkan pengecualian:
1. Transaksi uang kartal yang dilakukan oleh PJK seperti bank, perusahaan pembiayaan, asuransi dan lain-lain dengan pemerintah dan Bank sentral.
2. Transaksi uang kartal antar PJK dalam rangka kegiatan usaha masing-masing
3. Transaksi uang kartal untuk penarikan tunai dari bank dalam rangka pembayaran gaji atau pensiun
4. Transaksi uang kartal untuk pembayaran pajak dan kewajiban lain kepada negara
5. Transaksi uang kartal untuk melaksanakan putusan peradilan
6. Transaksi uang kartal untuk kegiatan pengolahan uang
7. Transaksi uang kartal untuk biaya pengobatan
8. Transaksi uang kartal untuk penanggulangan bencana alam
9. Transaksi uang kartal untuk pelaksanaan penegakan hukum
10. Transaksi uang kartal untuk penempatan atau penyetoran ke PJK
11. Transaksi uang kartal untuk penjualan dan pembelian mata uang asing
12. Transaksi uang kartal yang dilakukan di daerah yang belum tersedia PJK atau sudah tersedia PJK namun belum memiliki infrastruktur sistem pembayaran yang memadai.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6
Baca juga:
KPK usul transaksi tunai dibatasi maksimal Rp 25 juta
Ketua KPK nilai pembatasan transaksi tunai maksimal Rp 100 juta terlalu tinggi
PPATK minta DPR segera bahas RUU pembatasan transaksi uang kartal
Cara punya tabungan puluhan juta tapi pakai uang receh
Negara-negara ini nilai mata uangnya lebih rendah dari rupiah
Melihat fasilitas penukaran uang rusak di BI
Pemerintah Hong Kong bagi-bagi uang Rp 7 juta buat warga karena kelebihan anggaran