BI sebut pemerintah intip rekening nasabah tak hanya terjadi di RI
BI sebut pemerintah intip rekening nasabah tak hanya terjadi di RI. Mirza menjelaskan Indonesia juga akan bertindak sama terhadap rekening warga negara asing yang disimpan di dalam negeri. Pemerintah Jokowi-JK saat ini terus mematangkan aturan untuk bergabung dalam Automatic Exchange of Information (AEOI).
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara, mengatakan keinginan pemerintah untuk dapat mengakses rekening dan transaksi wajib pajak di perbankan bukan hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara lainpun sudah sepakat untuk menerapkan pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information atau AEOI) yaitu informasi tentang kekayaan dari wajib pajak (WP) di masing-masing negara.
"Untuk Indonesia bisa mendapatkan data-data tentang orang Indonesia, tentang kekayaan di luar negeri, negara yang kita minta datanya tersebut dia juga harus bisa minta data dari Indonesia, itu namanya AEOI," ujar Mirza di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (24/2).
Mirza menjelaskan Indonesia juga akan bertindak sama terhadap rekening warga negara asing yang disimpan di dalam negeri. "Karena tidak fair kalau kita yang bisa minta informasi orang kita di luar negeri. Asetnya seperti apa, depositnya sepertinya apa, tapi orang luar negeri tidak bisa minta tentang warga negaranya," ujar Mirza.
Sebelumnya, pemerintah Jokowi-JK terus mematangkan aturan untuk bergabung dalam Automatic Exchange of Information (AEOI). Melalui ini, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) nantinya akan punya akses mengintip rekening dan transaksi nasabah perbankan.
Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu). Aturan ini akan berisi mengenai kerahasiaan perbankan untuk perpajakan.
"Jadi untuk pajak otomatis boleh semua," ujar Ken saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta.
Ken menargetkan aturan ini akan selesai secepatnya. Draft Perrpu disebut juga sudah selesai. "Sebelum (bulan Mei), secepatnya lah, pokoknya TA (Tax Amnesty) selesai itu selesai. Enak kan aku bisa lihat rekeningmu," tutupnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan Indonesia akan menjadi anggota aktif Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2017. Sehingga, pemerintah akan memanfaatkan Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk memperkaya indivasi perpajakan.
Dengan AEOI, pemerintah bisa mendapatkan data wajib pajak mulai dari kepemilikan aset, simpanan, hingga kegiatan transaksi keuangan lainnya dari negara anggota lainnya. Sehingga, tidak ada satu wajib pajak pun yang bisa tenang untuk menyimpan uangnya di negara lain.
"Kami sepakat dalam G20 dan OECD bahwa kami tidak boleh membiarkan pengusaha praktik curang. Kami tidak mau intimidasi, tapi itu praktik curang. Bapak ibu sekalian yang saat ini tenang-tenang saja yang uangnya entah dimana, harus hati-hati," kata Menteri Sri di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Dia menambahkan, program pengampunan pajak atau tax amnesty yang diberlakukan pemerintah merupakan suatu kesempatan bagi para pengusaha untuk merepatriasi uangnya ke Indonesia. Mengingat setelah AEoI diberlakukan, maka tidak akan ada pengusaha yang bisa menyembunyikan uangnya di negara manapun.
Baca juga:
OJK: Perppu buka data nasabah bank ganti pasal dalam UU Perbankan
Siap-siap, Ditjen Pajak bakal intip rekening nasabah bank
Cerita Sri Mulyani komplain soal pajak dan diejek 'kasian deh kamu'
Sri Mulyani: Per hari ini, aset Tax Amnesty capai Rp 4.371 triliun
Pemerintah siapkan Perppu agar rekening bank bisa diakses
Ini harapan Jokowi saat Indonesia jadi anggota OECD
Mau kaum tajir dunia tinggal di Indonesia, ini harus dibenahi RI
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.