BI Yakini Digitalisasi Pembayaran Mampu Jadikan RI Negara Berpenghasilan Tinggi
Bank Indonesia (BI) yakin, digitalisasi sistem pembayaran akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi digital pada sistem pembayaran yang dilakukan regulator dan industri bakal menjawab tantangan dalam era new normal, dan memberikan benefit besar pada seluruh rakyat Indonesia.
Bank Indonesia (BI) yakin, digitalisasi sistem pembayaran akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi digital pada sistem pembayaran yang dilakukan regulator dan industri bakal menjawab tantangan dalam era new normal, dan memberikan benefit besar pada seluruh rakyat Indonesia.
"Kita percaya digitalisasi dapat mentransformasikan Indonesia menjadi negara maju berpenghasilan tinggi," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, dalam side event Presidensi G20 Indonesia, Selasa (15/2).
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Apa yang dicapai BRI dalam digitalisasi perbankan sehingga meraih penghargaan spesial? BRI pun berhasil membuktikan transformasi digitalnya yang mendapatkan apresiasi penghargaan spesial sebagai bank dengan Transformasi Digital kategori Sustainability oleh IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2023 di Mainhall Bursa Efek Indonesia, Jakarta (20/9).
-
Apa itu Rupiah Digital? Rupiah Digital merupakan uang Rupiah yang memiliki format digital.
-
Bagaimana proses pengembangan Rupiah Digital dilakukan? Langkah awal pengembangan Rupiah Digital BI melalui Proyek Garuda adalah dengan menerbitkan White Paper sebagai komunikasi kepada publik terhadap rencana pengembangan Rupiah Digital.
-
Siapa yang menerbitkan Rupiah Digital? Rupiah Digital hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia.
"Itu akan membuka akses kepada 91,3 juta populasi unbank dan 62,9 juta UMKM menuju formal economic and finance dengan cara yang berkelanjutan," tambah dia.
Dalam beberapa tahun terakhir, menurutnnya, teknologi telah menumbuhkan model ekonomi baru. Situasi ini juga telah mendatangkan sejumlah pemain baru, serta transformasi budaya konsumen mengikuti lansekap ekonomi dan finansial.
"Dan juga pola konsumsi telah bergeser dari offline ke online, dengan sistem keamanan yang lebih terjamin," imbuh Doni.
Kemudian, lanjutnya, sistem pembayaran digital juga telah mengarahkan kita pada kesempatan baru. Termasuk mendekatkan para pelaku UMKM dengan teknologi, serta memangkas populasi masyarakat yang belum tersentuh bank (unbank).
"Untuk alasan ini, regulator (Bank Indonesia) harus bisa memelihara pertumbuhan ekonomi yang seimbang serta mendorong inovasi, memitigasi segala risiko," ujar Doni.
Gubernur BI: Digitalisasi Kunci Akselerasi Pemulihan Ekonomi
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan, digitalisasi tak hanya menjadi kunci akselerasi pemulihan ekonomi. Namun lebih dari itu, digitalisasi sangat penting untuk inklusi ekonomi dan keuangan.
"Digitalisasi merupakan kunci akselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Lebih dari itu digitalisasi sangat penting untuk inklusi ekonomi dan keuangan," ujar Perry dalam peluncuran cekfintech.id, Jakarta, Kamis (11/11).
Perry mengatakan, di tengah pandemi, transaksi keuangan digital meningkat cukup pesat. Baik yang dilayani oleh perbankan digital, perusahaan jasa sistem pembayaran maupun oleh e-commerce.
"Kita bersyukur di tengah pandemi transaksi keuangan digital meningkat sangat cepat baik yang dilayani perbankan digital, digital banking, oleh perusahaan jasa sistem pembayaran maupun oleh e-commerce," jelasnya.
Disisi lain kata Perry, ekosistem keuangan digital perlu terus diperkuat. Sebab, kemajuan digitalisasi untuk pembayaran diikuti sejumlah resiko. Resiko tersebut antaralain adalah perlindungan data, serangan siber atau bahkan pinjaman online ilegal.
"Ekosistem keuangan digital perlu kita perkuat untuk negeri kita. Di sisi lain tentu kita harus sadar digitalisasi ada sejumlah resiko seperti perlindungan data, serangan siber atau bahkan sekarang pinjaman online ilegal yang tentu saja resiko ini harus kita mitigasi," jelasnya.
Perry mengatakan, mitigasi resiko digitalisasi sangat penting dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat dalam sektor ini cukup tinggi. Selain itu, inovasi juga terus bergerak di mana membutuhkan antisipasi agar berjalan dengan baik.
"Agar kita bisa meningkatkan manfaat digitalisasi tapi mencegah resiko yang kemungkinan terjadi, terus berinovasi untuk negeri. Sebagai otoritas bank central, kami menyadari manfaat dan resiko di dalam melakukan akselerasi sistem pembayaran yang sidah dilakukan sejak Mei 2019 sebelum pandemi Covid," katanya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com