Apdesi Minta Pemerintah Percepat Digitalisasi Transaksi Keuangan di Desa
Nilai transaksi uang elektronik meningkat 39,28 persen
Nilai transaksi uang elektronik meningkat 39,28 persen
Apdesi Minta Pemerintah Percepat Digitalisasi Transaksi Keuangan di Desa
Program digitalisasi pembayaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tingkat desa dinilai sudah menunjukan perkembangan yang cukup signifikan.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Anwar Saddat mengatakan, masyarakat desa sudah merasakan dampak positif dari digitalisasi pembayaran UMKM.
Seperti memperluas hubungan dengan konsumen, lebih ekonomis dalam memasarkan produk, hingga membuat transaksi dan pencatatan keuangan lebih efisien.
Namun Anwar juga mengakui masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar digitalisasi UMKM di tingkat desa lebih merata dan dirasakan oleh seluruh warga dan perangkat desa.
"Jadi masih jauh dari sempurna, karena masih banyak yang belum bisa pakai aplikasi. Tapi kita tidak pesimis, kita terus kasih motivasi khususnya kepada kepala desa agar fokus UMKM di desa melek soal pembayaran digitalisasi," kata Anwar saat dihubungi, Jumat (14/6).
Beberapa hal yang menurut Anwar perlu ditingkatkan adalah sumber daya manusia (SDM), infrastruktur terutama jaringan internet, anggaran di tingkat desa, hingga dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah.
"Kalau sekarang perkembangan digitalisasi UMKM masih lebih terlihat lebih maju di wilayah Pulau Jawa saja. Kita berharap kalau SDM, anggaran dan infrastruktur jaringan terintegrasi ini bisa sempurna,” kata Anwar.
Anwar mengakui terkait anggaran untuk program digitalisasi di tingkat desa sempat terhambat karena banyak terpakai untuk dana darurat seperti Covid-19.
Dia berharap, saat ini anggaran untuk program tersebut bisa lebih optimal.
Selain itu, Apdesi, kata Anwar berharap, adanya penyatuan data yang lebih terintegarasi demi menopang program digitalisasi UMKM di desa.
"Kemarin kan kita lihat data bansos untuk di desa masih beda-beda tiap kementerian dan lembaga. Dengan adanya data yang terpadu pasti lebih mudah untuk melakukan akselerasi digitalisasi UMKM di desa," katanya.
Dalam waktu dekat, Anwar mengatakan, ide percepatan digitalisasi pembayaran UMKM bakal dibahas di Rakernas APDESI yang akan digelar di Bali akhir Juli 2024 dan mengundang Presiden, Kementerian dan seluruh stakeholder di tingkat desa seluruh Indonesia.
Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi keuangan digital, PT Trans Digital Cemerlang (TDC) menilai, digitalisasi transaksi pembayaran menjadi keharusan bagi setiap UMKM.
Di tengah derasnya perputaran uang dan pengembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih.
“Digitalisasi transaksi keuangan UMKM di desa-desa bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu sebagai perusahaan fasilitator trasaksi keuangan digital saya mendukung hal itu,” ujar Indra, Dirut TDC, Jumat (14/6).
Indra mengatakan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi sistem transaksi digital bekerjasama dengan beberapa komunitas UMKM di Indonesia.
Sosialisasi transaksi keuangan digital mulai dari kualitas perusahaan seperti kepemilikan ISO 9001:2015 tentang managemen mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Managemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang system keamanan Informasi.
Kemudian sosialisasi tentang kemudahan pengunaan produk-produk system pembayaran tersebut. TDC sendiri memiliki tiga produk yakni M2PAY, MEbook dan Posku Lite.
Ketiganya masing-masing menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, system informasi teritegrasi, dan kemudahan pencatatan toko dan bistro.
“Kami sudah proteksi dengan ISO itu dan tergabung dengan Asosiasi Fintech Indonesia. Penting buat UMKM di desa mengetahui jati diri perusahaan penyedia system transaksi digital karena itu bagian dari proteksi untuk mereka sendiri sebagai penguna,” tambahnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), nilai transaksi perbankan digital (digital banking) pada Januari 2024 tercatat sebesar Rp5.335,33 triliun atau tumbuh 17,19 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Nilai transaksi uang elektronik (UE) meningkat 39,28 persen (yoy) mencapai Rp83,37 triliun.
Nominal transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh 149,46 persen (yoy) mencapai Rp31,65 triliun.
Dengan jumlah pengguna 46,37 juta dan jumlah merchant 30,88 juta, yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
