BKN sebut dispora bisa daftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan, perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dapat diikuti oleh diaspora atau orang Indonesia yang tinggal di luar negeri.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan, perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dapat diikuti oleh diaspora atau orang Indonesia yang tinggal di luar negeri.
Dia menjelaskan, diaspora sebenarnya sudah dapat mengikuti tahap seleksi CPNS 2018. Namun, menurutnya, persyaratan menjadi PNS bagi diaspora terbilang berat, sebab mereka harus mau hijrah dan menetap di dalam negeri.
-
Kapan tes CPNS kedinasan dimulai? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Abd Azwar Anas mengatakan, tes CPNS kedinasan telah dilaksanakan. Ia menyebut Badan Intelejen Negara (BIN) telah memulai tes. "Dari kemarin kita baru saja kick off dengan kepala BKD terkait sekolah kedinasan sudah mulai berjalan. Kemarin Sekolah Intelijen Negara mulai tes," ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (19/7).
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Mengapa pendaftaran CPNS diperpanjang? Keputusan perpanjangan waktu pendaftaran CPNS 2024 tertuang dalam Surat Kepala BKN 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.Perpanjangan masa pendaftaran tidak lepas dari situs e-meterai yang tidak bisa diakses oleh para pelamar, yang berakibat kesulitan memenuhi persyaratan administrasi.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Bagaimana PNM memberdayakan nasabah? PNM bekerja untuk pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan pendampingan. Pembiayaan dan pendampingan merupakan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya.
"Misalnya diaspora, dia profesor di perguruan tinggi luar negeri. Dia mau bantu Indonesia tapi enggak lama, sekitar 2-3 tahun aja. Kalau PNS kan enggak bisa, makanya kita buka dengan skema PPPK," paparnya di Jakarta, Jumat (21/9).
"Jadi kita membuka tidak hanya untuk honorer K2 (Kategori 2) saja, tapi juga untuk peminat-peminat lain yang memiliki kualitas baik," Bima menambahkan.
Menurut Bima, masuknya diaspora sebagai tenaga PPPK akan sangat membantu pemerintah memiliki tenaga ahli didikan luar negeri dalam berbagai bidang.
"Adanya diaspora itu diharapkan adalah tenaga-tenaga profesional yang di kita tidak memiliki kompetensinya, seperti peneliti. Misal, peneliti Indonesia di Jepang ingin membantu penelitian, silakan. Perekayasa, guru-guru, dosen, itu memang tenaga-tenaga yang kita butuhkan," tutur dia.
Meski sistem seleksi PPPK nanti dikabarkan akan seperti CPNS 2018 yang mengedepankan formasi tenaga pengajar dan kesehatan, ia menyebutkan, hampir seluruh jabatan fungsional yang ada di pemerintah itu terbuka untuk PPPK.
"Jadi hampir semua jabatan fungsional yang ada di pemerintah terbuka untuk PPPK. Misal, analis hukum. Analis hukum kita kan kebanyakan pemain lokal, jadi misalnya Kemendag ingin analis hukum untuk kasus-kasus di WTO. Itu bisa menarik orang-orang indonesia yang pinter di luar negeri untuk membantu selama proses itu. Skemanya apa? PPPK," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BKN pastikan pendaftaran CPNS 2018 tetap dibuka pada 26 September
Gagal tes CPNS, cara ini bisa bikin pelamar tetap bekerja di pemerintahan
Menpan Syafruddin tunggu perhitungan Sri Mulyani soal penerimaan PPPK
Pemerintah siapkan PP mengenai P3K untuk akomodir pekerja honorer
Ini cara BKN bebaskan seleksi CPNS 2018 dari praktik KKN