BKPM: Perusahaan mengeluh penetapan upah buruh tak sesuai aturan
"Upah seharusnya naik 11 persen, tapi nyatanya di Jombang itu naiknya jadi 12,5 persen."
Perusahaan padat karya mengeluhkan kelakuan kepala daerah masih menetapkan upah minimum buruh di luar ketentuan berlaku. Yaitu, Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang Pengupahan.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kenapa BRI mendukung UMKM? Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana BRI menentukan skor Indeks Bisnis UMKM? Survei dilakukan di 33 provinsi, jumlah responden sebesar 7.047 debitur UMKM, margin of error ± 1,16%, metode sampling: stratified systematic random sampling, dan periode survei: 03 s.d. 19 Oktober 2023.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana BRI membantu pelaku usaha UMKM? Berbagai program yang dilakukan BRI, termasuk program pemberdayaan, nyatanya terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara umum. "Ini adalah pilar perekonomian. UMKM yang terus bergerak dengan dukungan BRI, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Implikasinya terlihat dari level usaha riil di masyarakat. Ekonomi tumbuh. Di sisi lain, BRI pun menunjukkan catatan kinerja yang baik," ujar Erick.
"Penetapan upah minimum di Jombang tak sesuai dengan formula upah. Upah seharusnya naik 11 persen, tapi nyatanya di Jombang itu naiknya jadi 12,5 persen," katanya saat ditemui di Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (2/12).
Regulasi itu mengatur penentuan upah minimum harus didasarkan pada besaran upah tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, kata Franky, juga mengeluhkan dua peraturan menteri perdagangan. Yaitu, Permendag NO.87/2015 yang memuat Ketentuan Impor Produk Tertentu dan Permendag no.70/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API).
Kedua regulasi itu membuat pengusaha tak bersemangat menggenjot produksi berorientasi ekspor.
"Mereka memberikan masukan supaya Permendag itu ditinjau kembali," katanya. "Beberapa catatan dari masukan mereka adalah untuk membangun suatu industri sepatu, setidaknya butuh 200 izin, mengelola 20 ribu tenaga kerja itu suatu hal yg tidak mudah, kemudian untuk mempertahankan konsistensi produksi itu juga suatu hal yg menantang di indonesia."
Franky sudah menyampaikan persoalan itu kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dua hari lalu.
"Terkait saya mengunjungi ke Surabaya karena ada berita lima perusahaan hengkang. Kemudian kami lihat ternyata itu tidak benar," katanya. "Mereka mengalami penurunan produksi, karena persaingan untuk ekspor juga semakin ketat, dan memang market dunia juga turun."
(mdk/yud)