Blak-blakan Wapres JK soal 2 kesalahan besar pemerintah dulu buat RI terbelakang
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah telah melakukan dua kesalahan besar ekonomi yang membuat kemajuan Indonesia lebih lambat dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Salah satunya ialah pemerintah memberikan subsidi besar pada BBM dalam 10 tahun terakhir.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah telah melakukan dua kesalahan besar ekonomi yang membuat kemajuan Indonesia lebih lambat dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Salah satunya ialah pemerintah memberikan subsidi besar pada bahan bakar minyak (BBM) dalam 10 tahun terakhir.
"Kenapa terjadi? Karena kita punya dua kesalahan pokok dalam ekonomi selama 20 tahun terakhir. Pada krisis '97 kita menghabiskan energi, kita menjaga, menggaransi bank-bank yang rusak. Yang kedua kita menyubsidi BBM begitu besar dalam waktu sepuluh tahun," kata Wapres JK seperti dikutip dari Antara di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Senin (28/8).
Pernyataan tersebut disampaikan Wapres dalam kuliah umum bertema 'stabilitas ekonomi untuk kemajuan bangsa' bagi Peserta Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Ke-56 dan Peserta Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Ke-21 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Menurut Wapres JK, saat krisis ekonomi 1997, pemerintah telah mengucurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga hampir Rp 600 triliun dalam kurun waktu dua tahun. Sedangkan untuk subsidi BBM, pemerintah telah mengeluarkan Rp 400 triliun guna menyubsidi sejak 2004 yang sebagian besar salah sasaran atau dinikmati masyarakat mampu.
"Apabila dihitung sekarang dengan segala macam bunganya, Rp 600 triliun bisa jadi kira-kira Rp 3.000 triliun, kemudian tahun 2004-2014 saja, hampir Rp 400 triliun BBM kita subsidi, tapi yang menikmati orang punya mobil seperti kita semua di sini," kata dia.
Apabila semua dana BLBI dan subsidi BBM itu digabung, lanjut Wapres, pemerintah saat ini akan punya dana sekitar Rp 6.000 triliun yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur. "Kira-kira Rp 6.000 triliun yang kita telah buang untuk menyelesaikan masalah-masalah, sekiranya setengah saja kita pakai untuk infrastruktur, tentu infrastruktur kita tidak akan kalah dari negara tetangga," kata dia.
Namun, Wapres mengingatkan bahwa kesalahan itu telah terjadi dan yang terpenting saat ini bagaimana pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama demi kemajuan bangsa. "Tapi itu sudah terjadi, sekarang yang penting apa yang kita lakukan ke depan, kini kita tidak menghamburkan uang untuk subsidi kecuali untuk makanan, pendidikan, kesehatan karena itu pokok, penting untuk bangsa ini," kata dia.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
Baca juga:
Jaga daya beli masyarakat 2018, Jokowi anggarkan subsidi di pos ini
4 Masalah ini, pemerintah Jokowi selalu salahkan penguasa terdahulu
Wapres JK: Subsidi BBM yang besar merusak pembangunan ekonomi RI
Jelang Lebaran, penyaluran BBM meningkat hingga 2,7 persen
Hingga September 2017, harga BBM dipastikan tak akan naik
Ini rayuan pemerintah Jokowi agar masyarakat tak sengsara
Pertamina sebut stok BBM di Papua aman hingga Lebaran