Bos BI beberkan tiga tantangan pemanfaatan big data
Kualitas data yang diterima juga harus perlu didalami dan diperhatikan, mengingat data mentah dalam jumlah yang sangat besar tentu membutuhkan kemampuan memilah, sehingga data yang diambil untuk kemudian dianalisa memang merupakan data yang berkualitas.
Meluasnya berbagai aktivitas berbasis digital telah menciptakan data yang sangat besar dan bervariasi. Data dihasilkan secara sangat cepat (real time), atau yang dikenal sebagai big data.
Data yang sangat besar tersebut menyimpan begitu banyak informasi dan pengetahuan, yang apabila dapat diolah dengan baik akan memberikan manfaat bagi pengambilan kebijakan publik yang juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Di mana gedung Bank Indonesia Cirebon terletak? Jika melintasi Jalan Yos Sudarso nomor 5, Kota Cirebon, Anda akan mendapati sebuah gedung bergaya romawi kuno yang masih berdiri.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pemanfaatan big data tersebut. Salah satunya terkait jaminan akan kerahasiaan data yang diberikan oleh pemilik data.
"Tentu ini yang utama bahwa apabila kita bekerja sama, si pemilik data tentu, ingin yakin apabila dia sharing data, data itu dijaga kerahasiaannya," ungkap Gubernur BI, Agus Martowardojo, dalam Seminar Nasional dengan "Globalisasi Digital: Optimalisasi Pemanfaatan Big Data untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi", di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).
"Oleh karena itu, perlu dibangun suatu mekanisme untuk menjembatani kepentingan pemilik data agar bersedia untuk sharing data, tanpa perlu khawatir akan aspek kerahasiaannya," tambah dia.
Kualitas data yang diterima juga harus perlu didalami dan diperhatikan, mengingat data mentah dalam jumlah yang sangat besar tentu membutuhkan kemampuan memilah, sehingga data yang diambil untuk kemudian dianalisa memang merupakan data yang berkualitas.
"Informasi yang terkandung di dalam big data adalah data mentah yang masih mengandung yang istilahnya noise. Proses data cleansing dengan demikian adalah hal yang critical guna memastikan data yang diperoleh bernilai untuk dianalisis lebih lanjut," katanya.
Selain itu, Agus mengatakan masih diperlukan tenaga-tenaga kompeten untuk masuk dalam bidang pemrosesan big data, sehingga kerja sama dan peran lembaga pendidikan sangat besar.
"Revolusi digital belum diimbangi dengan keluaran perguruan tinggi yang memiliki keahlian memproses big data. Untuk itu diperlukan kolaborasi yang erat dengan dunia akademisi, agar kapabilitas big data dapat juga dibangun secara bertahap di internal institusi," tandasnya.
Karena itu, menurut Mantan Menteri Keuangan ini, kerja sama dari semua pihak untuk saling membagikan pengetahuan dan pengalaman mutlak diperlukan, sehingga pemanfaatan big data dapat lebih baik lagi.
Baca juga:
Ini penyebab ekonomi RI hanya tumbuh 5,01 persen di kuartal II
Oktober 2017, jalan tol tak lagi pakai uang tunai
Luncurkan Big Data, BI undang seluruh pengusaha bisnis online
Mengapa pemerintah Jokowi tak bisa membangun tanpa utang asing?
RUU Redenominasi ditunda, ini kata BI