Bos BI minta Jokowi dukung upaya pemangkasan angka nol di Rupiah

Bos BI minta Jokowi dukung upaya pemangkasan angka nol di Rupiah. Hal ini disampaikan Agus dalam acara peluncuran dan pengedaran uang Rupiah tahun emisi 2016 di Function Room Gedung Thamrin Bank Indonesia. Agus menegaskan penyederhanaan nilai ini tidak akan mengurangi daya beli masyarakat.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meminta dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyukseskan rencana redenominasi. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang dengan memangkas sejumlah angka nol di Rupiah.

Hal ini disampaikan Agus dalam acara peluncuran dan pengedaran uang Rupiah tahun emisi 2016 di Function Room Gedung Thamrin Bank Indonesia.

"Kami juga ingin usulkan kepada presiden, mohon mendukung proses penyelesaian RUU Redenominasi Rupiah. Dengan adanya RUU tersebut, akan dilakukan penyederhanaan jumlah digit redenominasi Rupiah serta diikuti penyesuaian harga barang dan jasa," ujarnya di Jakarta, Senin (19/12).

Agus menegaskan penyederhanaan nilai ini tidak akan mengurangi daya beli masyarakat. Redenominasi, lanjutnya, berbeda dengan sanering. "Dengan dukungan presiden, kami akan koordinasi dengan menkeu untuk penyelesaian RUU tersebut," jelasnya.

Agus menambahkan, jika direstui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), implementasi undang-undang ini nantinya tidak akan cepat. Melainkan ada masa transisi setidaknya memakan waktu delapan tahun. "Akan ada masa transisi minimal 8 tahun."

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno memastikan Rancangan Undang Undang (RUU) Penyederhanaan Nilai Nominal Uang Rupiah atau Redenominasi Rupiah tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2017 di DPR. DPR tidak akan membahas RUU ini tahun depan.

Hendrawan punya beberapa alasan kenapa DPR tak membahas rencana pengubahan Rp 1.000 jadi Rp 1 ini. Pertama adalah situasi sosial dan politik Indonesia yang dinilai sedang bergejolak. Redenominasi disebut sangat sensitif dan anggota dewan belum menyetujui untuk membahasnya.

"Banyak isu dari fraksi partai yang menjadikan redenominasi dipandang sensitif," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta.

Selain itu, redenominasi ditakutkan menimbulkan salah tafsir seperti program senering atau pemotongan nilai uang. Sebagaimana diketahui, sanering dilakukan suatu negara dalam kondisi ekonomi tidak stabil, misalnya situasi inflasi tinggi sehingga nilai mata uang dan daya beli merosot dengan cepat.

"Adanya kekhawatiran salah tafsir terjadi di masyarakat, yang nantinya dikira bahwa redenominasi sama seperti program senering."

Hendrawan menilai, RUU Redenominasi baru bisa dibahas dan diterapkan bila Bank Indonesia bisa membuktikan bahwa stabilitas perekonomian terjaga dan ada jaminan stabilitas harga.

Baca juga:
Ini alasan DPR tak bahas RUU ubah Rp 1.000 jadi Rp 1 pada 2017
Membongkar kabar terbaru rencana mengubah Rp 1.000 jadi Rp 1
Bank Indonesia: Butuh 7 tahun ubah Rp 1.000 jadi Rp 1
Kembali bahas redenominasi, Chatib tak akan ngotot yakinkan DPR
Uang NKRI terbit, target BI selanjutnya redenominasi
Terbit 2 bulan lagi, uang NKRI bukan hasil redenominasi
Kemendag siapkan aturan label harga hadapi redenominasi