Bos Freeport mundur, Wapres JK sebut itu hak pribadi
Wapres JK mengaku tak mengetahui alasan pengunduran diri ini.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin resmi mengundurkan diri. Maroef pun menyampaikan pengunduran diri melalui surat elektronik yang disampaikan ke seluruh pegawai Freeport.
Atas pengunduran diri Maroef, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilainya sebagai hak pribadi mantan Wakil Kepala BIN tersebut.
"Ya itu hak pribadi Pak Maroef," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/1).
Mengenai latar belakang pengunduran diri Maroef, JK mengaku tidak mengetahuinya. "Saya sendiri tidak mengetahui alasan," tutur JK.
Sebelumnya, dalam surat pengunduran dirinya, Maroef menyebut hanya dikontrak satu tahun oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini.
"Dengan berakhirnya masa kontrak kerja saya selama setahun sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan tawaran perpanjangan kontrak dari pimpinan Freeport McMoran, saya telah mengirimkan surat pengajuan pengunduran diri," ujar Maroef dalam surat yang dikutip merdeka.com di Jakarta, Senin (18/1).
Maroef mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama memimpin Freeport Indonesia.
Pengunduran diri Maroef ini berbanding terbalik atas jasa yang ditinggalkannya selama memimpin Freeport. Salah satunya, soal membongkar pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam permintaan saham Freeport yang dilakukan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.
Selain itu, Maroef juga berani memberikan divestasi sahamnya ke pemerintah Indonesa sebesar 10,64 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014.
Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama membenarkan pengunduran diri Maroef. Namun, dia belum mengetahui secara pasti alasan pengunduran diri tersebut.
"Benar, beliau resign hari ini," kata Riza.
Maroef, yang juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini ditunjuk sebagai Presdir Freeport pada Januari 2015.
Baca juga:
Demokrat: Kenapa Jaksa Agung seperti lumpuh di hadapan Riza Chalid?
Politisi Golkar minta Jaksa Agung tak lanjut usut 'Papa Minta Saham'
BPK sebut harga divestasi saham Freeport tak wajar
MKD tegaskan kasus 'Papa Minta Saham' Setya Novanto ditutup
Politisi Gerindra ragukan Kejagung soal pemufakatan jahat Setnov
BPKP tak diajak ESDM soal tim independen divestasi Freeport
Jaksa Agung minta bantuan DPR cari tahu keberadaan Riza Chalid
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kenapa Pulau Jawa menjadi pusat ekonomi penting di Indonesia? Pulau Jawa merupakan pusat ekonomi negara Indonesia, menampung sebagian besar aktivitas bisnis, industri, dan perdagangan negara ini. Kota Jakarta terutama menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi utama yang menggerakkan perekonomian nasional.
-
Di mana Widodo merintis usaha kerajinan limbah kayu jati? Setelah pensiun tahun 1994, ia pindah ke Desa Tempurejo, Kabupaten Boyolali. Saat pensiun itulah Widodo merintis usaha kerajinan yang diolah dari limbah kayu jati.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kapan puncak kejayaan industri kapuk di Jawa? Puncaknya adalah tahun 1936-1937 di mana kapuk jawa mampu memenuhi 85 persen kebutuhan dunia.
-
Siapa saja yang hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam forum bisnis? Tak hanya Mendag Zulkifli Hasan, ada juga sederet menteri lainnya yang ikut mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.