BPJS Ketenagakerjaan Akan Bentuk Pelatihan Kerja Korban PHK
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan pihaknya akan menganggarkan pelatihan kepada peserta yang mengalami PHK. Hal tersebut disampaikan oleh Agus usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan pihaknya akan menganggarkan pelatihan kepada peserta yang mengalami PHK. Hal tersebut disampaikan oleh Agus usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
"Kami juga sampaikan mulai tahun ini kami menganggarkan vocational training atau pelatihan. Ini kita berikan kepada peserta BPJS ketenagakerjaan ter-PHK," kata Agus di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Senin (6/5).
-
Siapa yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? Seluruh pemain timnas yang berlaga di Piala AFF yang digelar di Stadion Jakabaring, Palembang ini akan dilindungi keselamatannya, sejak saat latihan terlebih saat pertandingan.
-
Kenapa Pemkot Bontang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan? Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Tentang optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketengakerjaan dan untuk menjamin perlindungan sosial para pekerja di wilayah Kota Bontang.
-
Siapa yang menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan? "Kami hadir mendampingi Ibu Suharti menyerahkan santunan kepada ahli waris dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar pada PPNPN Biro Umum Kemendikbudristek," jelas Zainudin.
-
Kenapa Pemkot Makassar memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan? Sebagai tindak lanjut atas visi dan misi Walikota Makassar, Bapak Danny Pomanto, dimana beliau ingin menciptakan Kota Makassar sebagai Kota yang resillience yaitu kota yang punya daya tahan. Sehingga, salah satu cara mendukung implementasi dari visi dan misi Kota Makassar tersebut adalah dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Makassar,” ujar Yasir.
-
Apa saja program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan? Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan dan pemerintah di Provinsi Maluku menjamin kepesertaan JKN bagi pekerja di Provinsi Maluku? Khusus untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), selain menggandeng Pengawas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menegakkan kepatuhan badan usaha dalam kepesertaan Program JKN, BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan Dinas Perizinan Provinsi dan Kab/Kota untuk mempersyaratkan kepesertaan JKN kepada badan usaha yang mengajukan permohonan perizinan.
Meski demikian, rencana tersebut masih tersendat oleh payung hukum. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Wapres JK agar mendorong kebijakan tersebut.
"Kami perlu tata aturan. Kami perlu regulasi, kami perlu payung hukum untuk mendasari hal tersebut. Karena itu menyangkut dana yang cukup besar dan melibatkan banyak pihak," ungkap Agus.
Dia menjelaskan rencana tersebut terlihat karena peserta yang di-PHK cukup banyak. Agus menjelaskan total iuran tahun 2018 yaitu sebesar Rp 26 triliun, dana yang dibayarkan Rp 9 triliun.
"Kita lihat jumlah peserta yang ter-PHK cukup banyak. Sehingga di 2019 ini kita menganggarkan pelatihan untuk peserta kita yang ter-PHK," ungkap Agus.
Baca juga:
BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan ke 30 KPPS Meninggal dan Kecelakaan
Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan di 2019 Baru Capai 58 Persen
Peserta BPJS Ketenagakerjaan Meninggal, Anak Bakal Dapat Beasiswa Hingga Kuliah
DJSN: Petugas Pemilu Seharusnya Dapat Santunan BPJS Ketenagakerjaan
Lewat KTP Elektronik, Proses Klaim BPJS TK Bisa 6 Menit
BPJS Ketenagakerjaan Target Kelola Dana Lebih dari Rp 400 Triliun di 2019