BPK Investigasi Kemungkinan Adanya Kesalahan Alokasi Dana Covid-19
Ketua BPK Republik Indonesia, Agung Firman Sampurna memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap pemberian insentif yang dilakukan pemerintah di dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Agar alokasi digunakan bisa tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan dana.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Agung Firman Sampurna memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap pemberian insentif yang dilakukan pemerintah di dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Agar alokasi digunakan bisa tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan dana.
"Faktanya, saat ini terdapat investigasi yang sedang berlangsung di Indonesia tentang kemungkinan salah alokasi dana bantuan Covid 19 yang cukup besar," kata dia dalam Webinar Internasional Ensuring Transparency and Accountability in Covid-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach/Perspective di Jakarta, Senin (11/1).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang jadi tersangka di kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN)? Padahal, Suswandi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Situbondo, Jawa Timur yang ditetapkan KPK.
-
Mengapa Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan BPK dalam kasus korupsi timah? Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Kapan kasus korupsi Bantuan Presiden terjadi? Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," tambah Tessa.
Dia menyadari di tengah kondisi pandemi Covid-19 risiko salah urus, pemborosan, penipuan dan bahkan korupsi bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Sehingga betul-betul dalam hal ini sistem pengawasan di Indonesia harus berfungsi dan bekerja dengan efektif.
"Karena lebih banyak tindakan diambil untuk mencapai tujuan ini, (maka kita) lebih banyak perhatian harus diberikan untuk memastikan tata kelola yang kuat," jelasnya.
Oleh karena itu, kata dia, Covid-19 memberikan kesempatan yang diperlukan dan tepat waktu bagi Lembaga Pemeriksa Keuangan (SAI) untuk meningkatkan dan menegaskan perannya sebagai lembaga tata kelola utama.
Dia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas adalah dua komponen utama dari tata kelola yang baik. Akuntabilitas tidak boleh dikompromikan bahkan selama krisis. Semua pemangku kepentingan harus sadar dan inklusivitas dan berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut, bahkan saat menangani masalah kritis lainnya.
"BPK menyadari kondisi tersebut dan oleh karena itu sedang melakukan audit komprehensif berbasis risiko," kata dia.
Baca juga:
Ketua BPK: Covid-19 Buat Pembangunan Keberlanjutan di RI Sulit Dicapai
BPK Catat Anggaran Penanganan Covid-19 Tembus Rp1.035 Triliun
Ketua BPK Agung Firman Penuhi Panggilan KPK, Diperiksa Suap Proyek Air Minum PUPR
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK
Dijebloskan ke Rutan KPK, Eks Anggota BPK Rizal Djalil Siap Buka-bukaan
Ombudsman Dorong BPK dan KPK Audit Investigasi Pengelolaan Wisata Gili Trawangan