BPK: Suntikan modal Rp 1,25 T ke Bank Mutiara menyalahi UU
BI yang langsung memberikan izin LPS menyuntik dana talangan hanya berbekal surat permohonan melanggar Peraturan BI.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan penyertaan modal kelima kalinya dari Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Mutiara, 23 Desember 2013 menyalahi undang-undang. Akan tetapi, perhitungan potensi kerugian negara belum tuntas karena Bank Indonesia belum bersedia dimintai keterangan.
Temuan itu telah disampaikan BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 17 April lalu.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kenapa BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Danamon berkolaborasi? Hal ini merupakan bagian dari komitmen keduanya untuk memberikan kemudahan bagi pekerja dan pemberi kerja dalam mengakses layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.
-
Kapan penandatanganan kerja sama BNI dan Bank Lampung dilakukan? Acara penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan antara Division Head Card Business BNI Grace Situmeang bersama Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat, di Menara BNI, Jakarta, Kamis (7/9).
-
Mengapa BNI dan Bank Lampung berkolaborasi untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia? Langkah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BNI dalam memperluas kerja sama bersama bank daerah, khususnya dalam rangka mempercepat proses digitalisasi transaksi perbankan sekaligus bentuk komitmen perseroan dalam menggunakan produk dalam negeri.
-
Kapan kerja sama antara BRI dan Prudential Indonesia ditandatangani? Kerja sama tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto, President Director Prudential Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany dan President Director Prudential Syariah Omar Sjawaldy Anwar, di Jakarta pada Kamis, 20 Juli 2023.
"Proses penyertaan modal sementara dari LPS ke Bank Mutiara, patut diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua BPK Hadi Purnomo di Jakarta, Senin (21/4).
Indikator pelanggaran itu terlihat dari keberadaan aset produktif yang masuk kategori kolateral lima alias aset toxic, tidak pernah dilaporkan direksi Bank Mutiara kepada LPS. Hasilnya, rasio kecukupan modal (CAR) bekas Bank Century itu sepanjang periode 2011-2013 terkesan bagus.
Hadi menjelaskan, auditor BPK berhasil menemukan fakta, bahwa sebetulnya pada 30 Juni 2013, CAR Bank Mutiara sudah minus 3,16 persen.
Pada 29 Juli 2013, barulah bank yang bermasalah ini menulis surat permohonan kepada Deputi I Bank Indonesia agar mendapat suntikan modal, dan kemudian dikabulkan oleh bank sentral.
Sikap BI yang langsung memberikan izin LPS menyuntikkan dana talangan hanya berbekal surat permohonan, menurut Hadi, melanggar Peraturan BI pasal 33. Sebab, sepanjang Juli hingga Desember ketika dana talangan diberikan, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang terdiri dari bank sentral, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan, belum menggelar rapat.
"Kalau terjadi sampai CAR minus, maka bank itu tidak dapat disehatkan, dan harus dimintakan keputusan FKSSK bahwa apakah itu nanti berkelanjutan atai tidak. Tapi ini langsung dibayar oleh LPS kepada Bank Mutiara," ungkap Hadi.
Sejauh ini, BPK baru mewawancarai 25 saksi ahli terkait dengan latar belakang dan prosedur pengucuran dana talangan Rp 1,24 triliun tahun lalu. Mereka terdiri atas 10 orang direksi Bank Mutiara, 1 orang petinggi anggota FKSSK, dan sisanya dari LPS.
"Bank Indonesia dengan surat tanggal 20 Januari 2014 menolak diperiksa, karena BPK belum mendapat izin dari DPR," kata Hadi.
Auditor tertinggi negara memastikan akan terus melanjutkan pemeriksaan tersebut. Status Hadi yang pensiun per hari ini tidak menghalangi, sebab status audit dana talangan Bank Mutiara itu adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Keterangan BI jadi kunci, sebab pada Desember 2013 ketika dana talangan diberikan, fungsi pengawasan perbankan masih berada di bank sentral belum berpindah ke OJK. Sejauh ini, data-data yang didapatkan BPK barulah dari OJK.
"Ini pasti akan ditingkatkan ke level pemeriksaan, tapi kan sekarang kita belum bisa menguji BI. Sedangkan untuk izin (memeriksa pejabat BI), DPR masih reses sampai Mei," tuturnya.
Melihat sejarah pengucuran modal atau dana untuk Bank Mutiara atau yang semula bernama Bank Century, LPS menyetorkan modal sementara ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun pada November 2008. Dengan demikian masa penyertaan modal LPS ke bank itu genap berusia 5 tahun pada November 2013.
Akhir November 2013, BI minta kepada LPS untuk menambah modal Bank Mutiara sebesar Rp 1,5 triliun. Suntikan modal ini diperlukan untuk menaikkan rasio kecukupan modal (CAR), sesuai dengan peraturan BI. Namun tidak semua dikabulkan.
Senin (23/12) malam LPS akhirnya kembali mencairkan PMS ke Bank Mutiara sebesar Rp 1,249 triliun. Itu dilakukan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mutiara yang dihadiri komisioner LPS dan direksi dan komisaris Bank Mutiara.
"Semula BI minta agar LPS menyetorkan PMS ke Bank Mutiara sebesar Rp 1,5 triliun. Namun setelah dilakukan audit oleh auditor independen, nilainya turun menjadi Rp 1,249 triliun. Sudah merupakan hasil verifikasi terakhir BI," kata Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho.
Baca juga:
BPK sebut LPS tak becus urus dan awasi Bank Mutiara
Hadi Purnomo serahkan hasil pemeriksaan BPK semester II ke SBY
BPK minta pemerintah hati-hati 'serahkan' BTN ke Bank Mandiri
Dapat lampu hijau dari Jokowi, BPK awasi rekening Pemprov DKI
Jokowi yakin BPK mampu awasi keuangan Pemprov DKI