BPS: Dana desa turunkan ketimpangan pengeluaran penduduk pedesaan
Apabila, alokasi dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran pendapatan di pedesaan pada September 2015 yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,33 persen pada Maret 2015 maupun September 2015. Sebab, tingkat kekayaan antara penduduk lapisan atas dan lapisan bawah tidak terlalu tinggi.
Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Sosial, M. Sairi Hasbullah mengatakan penyaluran dana desa diyakini mampu menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran di pedesaan. Apabila, alokasi dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Kenapa kelas BPJS dihapus? Irsan mengatakan, untuk penyesuaian iuran ini masih perlu diskusi lebih lanjut.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
"Sangat bisa (menurunkan), asal dana desa diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur yang melibatkan tenaga kerja yang massif. Akan nurunin Gini Ratio di desa dan meningkatkan pendapatan di desa," ujar Sairi di Gedung BPS, Jakarta, Senin (18/4).
Hal ini dilihat dari faktor menurunnya ketimpangan penduduk di Indonesia, salah satunya kenaikan pengeluaran yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok penduduk bawah, tak lepas dari upaya pemerintah membangun infrastruktur yang menyerap tenaga kerja penduduk di kelas menengah ke bawah.
Sehingga, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk nasional pada September 2015 yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,40 persen, menurun 0,01 poin dari Maret 2015 sebesar 0,41 persen.
Seperti diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, alokasi dana desa tahun anggaran 2016 menurut kabupaten/kota mencapai Rp 47 triliun untuk 74.754 desa di seluruh Indonesia.
Baca juga:
Papua Barat jadi provinsi dengan ketimpangan pengeluaran tertinggi
Ini penyebab gini rasio September Indonesia di posisi 0,4 persen
September 2015, BPS catat gini rasio Indonesia 0,4 persen
Dinsos 2 kali gagal bawa Pak Su 'manusia gerobak' ke panti sosial
Potret Pak Su puluhan tahun tarik gerobak keliling Kota Malang
Cerita Sujono puluhan tahun tarik gerobak keliling Kota Malang
Meratapi korban gusuran Pasar Ikan tetap bertahan di perahu