Bukan kebutuhan utama, alasan pemerintah ogah biayai kereta cepat
Alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur dasar.
Kementerian Perhubungan menyatakan kereta cepat bukan kebutuhan utama. Makanya, pemerintah ogah mengeluarkan duit sepeserpun untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Kereta cepat, kami tidak akan alokasi dana APBN karena kebutuhan tersier atau sekunder," ujar Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugiharjo saat diskusi "Deregulasi Kebijakan Transprotasi" di Cisarua, Bogor, Jumat (23/10).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa yang Pramono Anung janjikan untuk meningkatkan fasilitas bersepeda di Jakarta? "Kalau dibuat loop seperti Bangkok, waduh nikmat banget. Makanya banyak di kita yang bersepeda ke Bangkok, Korea, Jepang," kata Pramono di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Sabtu (14/9).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
Menurutnya, pemerintah hanya akan mengalokasikan anggaran untuk proyek infrastruktur atau transportasi dasar.
"Uang pemerintah terbatas sehingga dananya digunakan untuk membangun transportasi di daerah yang belum mampu secara finansial, kawasan perbatasan, rawan bencana, di wilayah terluar."
Kendati demikian, pemerintah tak mau melepas proyek kereta cepat. Makanya, pemerintah menugaskan konsorsium perusahaan pelat merah bekerja sama dengan kontraktor China menggarap proyek sepanjang 150 kilometer tersebut.
Targetnya, proyek itu dimulai tahun depan dan selesai pada 2019.
Baca juga:
Yusril sentil Jokowi soal kereta cepat, tol & pesawat belum cukup?
Yusril sebut utang BUMN bangun kereta cepat baru lunas 60 tahun
Yusril khawatir 4 BUMN pembangun kereta cepat akan dikuasai China
Kalah di Indonesia, Jepang tawarkan kereta cepat ke India