Cara mudah memahami utang Indonesia biar tak termakan hoax

Sekitar 62 persen pinjam dari masyarakat Indonesia

Pertengahan tahun lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menjelaskan, sebanyak 62 persen utang pemerintah dipinjam dari masyarakat Indonesia sendiri. Saat itu total utang negara masih Rp 3.780 triliun per Juli 2017. Uang masyarakat yang dipinjam tersebut dikelola oleh bank, reksadana, asuransi dana pensiun bahkan dari secara individu.

"62 Persen mereka memegang surat utang artinya mereka punya tabungan dan dia ingin investasi dalam bentuk surat utang negara," katanya dalam rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta.

Dia menegaskan, hal tersebut merupakan bagian untuk memperdalam sektor keuangan Indonesia. Jadi dalam hal ini disebut transaksi merugikan, namun sama-sama menguntungkan.

"Republik Indonesia membutuhkan untuk pembiayaan pembangunan, masyarakat punya daya beli, daya investasi untuk membeli surat utang negara. Oleh karena itu kita lihat 62 persen adalah kita berutang kepada masyarakat Indonesia melalui institusi maupun secra individual," jelasnya.

Utang untuk kepentingan rakyat

Saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah pengantar ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (5/2) lalu. Ani sapaan akrab Sri Mulyani memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang hadir untuk bertanya.

Seorang mahasiswi lantas bertanya mengenai besarnya utang negara. "Bagaimana ibu menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi panik dengan meningkatnya utang negara untuk biaya infrastruktur?" tanyanya.

Ani menjawab bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Sehingga dia pun tidak cemas jika banyak utang tapi untuk kepentingan rakyat.

"Kalau banyak utang untuk membangun masyarakat menjadi pintar seperti kalian ini, saya nggak khawatir. Karena saya tahu nanti kalian yang bawa solusi," katanya.

"Jadi kalau kalian nanti di media sosial ngomongin soal utang, saya jamin kalau dia mau melintir menjadi seolah-olah kita krisis utang itu karena dia punya motif politik, saya jamin itu," imbuhnya.

Menurutnya, kabar soal utang selalu menjadi perhatian banyak pihak. Padahal semua telah diaudit oleh lembaga-lembaga yang berkompeten. "Kalau menkeu mengisu utang itu yang ngelihatin banyak sekali. Yang jelas BPK mengaudit, BPKP mengaudit internal, para investor di luar yang megang surat utang kita dia mengaudit kita, ratting agency mengaudit kita," katanya.

Ada pihak yang memprovokasi

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa ada pihak tertentu yang mencoba melakukan provokasi terhadap isu jumlah utang Indonesia. Pihak tersebut adalah orang yang sangat paham dengan keuangan negara, tetapi hanya melihat sebagian saja salah satunya tentang utang luar negeri Indonesia.

"Dia (penyebar isu utang luar negeri Indonesia) tahu betul, rakyat ga tahu tentang itu. Dia sengaja. Dia tahu betul tentang APBN. Tapi dia hanya melihat utangnya saja. Tujuannya supaya Presiden Jokowi hanya dilihat jeleknya saja," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyampaikan ada pihak yang menulis bahwa utang Indonesia mencapai Rp 4.000 triliun. Utang di masa ini, kata Sri Mulyani dibilang yang paling besar selama ini. "Mengelola keuangan negara itu harus hati-hati. Prinsipnya dianggap baik dah hati-hati. Tidak ugal-ugalan atau ngawur. Kesehatan keuangan negara harus dengan prinsip sesuai undang-undang, untuk menyejahterakan rakyat. APBN itu instrumen. Utang itu instrumen bukan tujuan. Dibilang utang meningkat mendekati Rp 4.000 triliun, Indonesia akan runtuh. Padahal kalau membandingkan nominal (utang) belum ada apa-apanya dibanding Jepang dan Amerika. Itu negara yang punya utang besar," jelas Sri Mulyani.