Cegah Banjir, Kementerian PUPR Normalisasi Sungai di Bima
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan normalisasi dan pelebaran Sungai Padolo dan Melayu yang melewati Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini dilakukan dalam rangka mencegah terulangnya banjir besar.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan normalisasi dan pelebaran Sungai Padolo dan Melayu yang melewati Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini dilakukan dalam rangka mencegah terulangnya banjir besar.
"Penghijauan memang harus, tetapi dampaknya baru akan terasa 15-20 tahun yang akan datang. Kami ingin dalam waktu dekat tidak terjadi lagi banjir," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip Antara, Jakarta, Sabtu (19/1).
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Siapa yang dikabarkan sebagai calon Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Siapa yang diprediksi oleh Faisal Basri cocok menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo-Gibran? Sosok Ideal Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dalam kurun waktu 3 Prabowo-Gibran akan menyusun ulang jajaran menteri di kabinet kerja. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mengungkap sosol ideal yang cocok menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan selanjutnya.
Menteri Basuki menjelaskan, perubahan iklim menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pergeseran dan perubahan masa musim hujan dan kemarau, perubahan temperatur, cuaca, serta pola hujan cenderung durasinya lebih pendek, namun dengan intensitas yang tinggi sehingga kerap mengakibatkan banjir.
"Normalisasi sungai dilakukan untuk peningkatan kondisi sungai dan pengendalian daya rusaknya antara lain melalui perkuatan tebing sungai, perbaikan, dan pemasangan bronjong," jelasnya.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Asdin Julaidy mengatakan, prioritas normalisasi sungai dilakukan pada lokasi sungai yang melewati permukiman dan persawahan, yakni Sungai Padolo dan Melayu.
Normalisasi sungai dilakukan dengan memperlebar sungai dari sekitar 8 meter menjadi 25 meter sepanjang delapan km. Selain itu dilakukan pengerukan sedimen sehingga kapasitasnya bertambah.
"Untuk normalisasi Sungai Padolo sudah dilakukan sejak 2016 dengan total anggaran Rp75 miliar. Sementara untuk selanjutnya akan dilakukan normalisasi pada Sungai Melayu dengan panjang penanganan 15 km," ujar Asdin.
Menurutnya, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 6,5 miliar sambil menunggu rencana dana pinjaman sebesar Rp 235 miliar untuk keseluruhan normalisasi 15 sungai di Bima.
Asdin mengungkapkan banjir bandang yang melanda Kota Bima pada 2016 lalu disebabkan oleh berkurangnya hutan di wilayah hulu dan terjadinya penyempitan serta sedimentasi di hilir sungai akibat semakin banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai.
Selain itu, sampah juga menjadi salah satu penyebab air sungai meluap ke kota tersebut.
"Saat ini penanganan diprioritaskan pada wilayah hilir sungai, agar air yang mengalir bisa lancar menuju laut tidak meluap ke kota. Kami buatkan pelebaran alur sungai dan drainasenya yang saat ini sebagian menyempit tertutup permukiman," katanya.
Baca juga:
KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Suap Proyek Air Kementerian PUPR
Hadapi Potensi Bencana Tsunami, PUPR Dorong Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara
Pertama Kali, Program Satu Juta Rumah Capai Target di 2018
KPK Periksa Kepala Satuan Kerja SPAM Terkait Suap
Menteri Basuki: Tol Trans Jawa Dukung Peningkatan Daya Saing Global
Jokowi: Pemerintah Rehabilitasi 3 Juta Hektare Irigasi Primer
Kementerian PUPR Ganti Pejabat yang Kena OTT KPK Terkait Kasus Suap