Bukan Politisi, Ini Sosok Ideal Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sosok Menteri Keuangan harus orang yang bisa mengendalikan pengeluaran keuangan.
Sosok Menteri Keuangan harus orang yang bisa mengendalikan pengeluaran keuangan.
-
Siapa yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran? Otto tidak menjelaskan mengenai posisinya dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang. 'Tanya saja kepada Pak Presiden,' ujar Otto.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Kenapa pembekalan menteri Prabowo-Gibran penting? TB menyebut sejatinya para pelayan rakyat lebih membutuhkan kesamaan gerak, keteguhan prinsip, disiplin kerja keras, dan empati yang kuat.
-
Apa kegiatan utama pembekalan menteri Prabowo-Gibran? Dalam pemikiran saya, kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar yang sakral tersebut haruslah menjadi sebuah ikhtiar penguatan karakter bagi para menteri terpilih yang akan melayani seluruh rakyat Indonesia,' kata Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).
-
Siapa saja yang masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran? Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco mengklaim calon menteri dari partainya yang masuk ke kabinet Prabowo dan Gibran hanya berjumlah sedikit dan tidak akan menjadi mayoritas.
-
Siapa yang memimpin pelantikan Prabowo-Gibran? Ketua MPR Ahmad Muzani yang akan memimpin sidang paripurna pelantikan Presiden-Wapres masa jabatan 2024-2029.
Bukan Politisi, Ini Sosok Ideal Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sosok Ideal Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dalam kurun waktu 3 Prabowo-Gibran akan menyusun ulang jajaran menteri di kabinet kerja.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mengungkap sosol ideal yang cocok menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan selanjutnya.
Dia menilai sosok Menteri Keuangan harus orang yang bisa mengendalikan pengeluaran keuangan.
"Menteri keuangan fungsinya apa sih? Ngerem. Ya ngerem. 'Eh, kita udah mau masuk jurang', direm gitu. Kalau menteri keuangannya tidak kuasa ngerem, los aja, nah, udah, di tepi jurang krisis kita. Jadi hati-hati," ujar Faisal saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/7).
Dia berharap Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memilih sosok profesional untuk menempati posisi Menteri Keuangan tadi.
Menurutnya, orang non-partai akan lebih cocok mengingat skala prioritas dan kepentingan yang dibawanya.
"Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan," kata Faisal.
Ya kalau orang partai kan banyak kepentingan. Harus inklusif dia, bukan kepentingan, bahaya," tutur Faisal.
Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
Atas tugas itu, Faisal menilai seorang Menteri Keuangan bisa saja dibenci oleh menteri-menteri lain. Misalnya, pada posisi memotong alokasi anggaran.
"Itu untuk memastikan. Makanya siap-siap dibenci oleh banyak orang, banyak teman-temannya sebagai Menteri 'Oh itu nggak bisa, nggak bisa, potong, potong', gitu," kata Faisal.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah merumuskan sejumlah kebijakan belanja subsidi dalam Rancangan APBN 2025.
Artinya, beberapa subsidi masih akan dilanjutkan di masa perdana Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengusulkan agar belanja subsidi turut difokuskan pada stabilisasi harga di masyarakat. Bisa dibilang, subsidi akan menyasar langsung kepada dampak di masyarakat.
"Untuk pengelolaan subsidi kami mengusulkan untuk kita memfokuskan diri pada stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat, serta utk mendukung UMKM dan petani,"
kata Isa dalam Rapat Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6) lalu.
Beberapa program subsidi yang sudah berjalan dan akan dilanjutkan diantaranya subsidi energi yang mencakup subsidi BBM dan subsidi listrik, serta subsidi pupuk. Kemudian, ada subsidi kredit UMKM.
Meski begitu, dia melihat perlu adanya efisiensi dalam penyaluran subsidi tersebut. Misalnya, dengan memperbaiki target penerima subsidi.
"Tapi dari berbagai program tersebut kita menyadari masih terdapat ruang yang sangat luas untuk kita lakukan efisiensi antara lain dengan memperbaiki sasaran yang kita lakukan dengan program tersebut," kata Isa.
merdeka.com
