Cegah krisis listrik, PLN butuh dana Rp 80 triliun

"Dibutuhkan sekitar Rp 70-80 triliun sampai 2022. Itu kebutuhan dan investasi," jelas Bambang.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memerlukan penambahan sejumlah pembangkit untuk memproduksi listrik dengan kapasitas 5.700 MW hingga pada 2022. Maka dari itu, perseroan memperkirakan kebutuhan pendanaan mencapai Rp 80 triliun.

Rencana tersebut, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RPUTL), di mana mempertimbangkan kebutuhan listrik setiap tahunnya yang terus meningkat.

Manager Senior Komunikasi dan Korporat PLN, Bambang Dwiyanto, menyebutkan pertumbuhan kebutuhan listrik nasional rata-rata 8,4 persen sampai 9 persen per tahun. Kebutuhan tertinggi berada di Indonesia bagian timur hingga 15 persen tiap tahun, disusul Sumatera dan Jawa.

Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka berdampak pada krisis listrik di Indonesia hingga bisa menimbulkan peningkatan pengangguran karena industri tidak bergerak.

"Dalam RPUTL 2022, itu kebutuhan untuk melihat tren kebutuhan. Realisasinya kalau enggak ada tambahan pembangkit bisa krisis, pengangguran meningkat, karena pasokan tidak cukup. Sehingga, saat pelanggan ingin menambah daya tidak terlayani," ujar Bambang di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Jumat (11/4).

Dalam upaya memperluas jaringan distribusi listrik maka perusahaan setrum negara ini perlu membangun sejumlah gardu yang tentu memerlukan biaya sangat besar. "Dibutuhkan sekitar Rp 70-80 triliun sampai 2022. Itu kebutuhan dan investasi," jelasnya.

Bambang mengungkapkan kendala kelistrikan Indonesia saat ini ada dua. Pertama, kondisi geografis di mana Indonesia merupakan negara kepulauan. Kedua, ialah masalah pembiayaan. Sektor energi selama ini sulit mendapat pinjaman dari sektor perbankan.

Baca juga:
Merugi Rp 29,4 triliun, PLN tak setor dividen 2013
PLN: Pipa gas Kepodang-Tambak Lorok sudah mulai dibangun
PLN tak masalah jika dipecah
PLN diusul garap proyek pipa gas Kepodang-Tambak Lorok
PLN dan Freeport bikin setoran BUMN dipastikan tak capai target