Cerita di balik kemarahan Jokowi atas mahalnya harga BBM di Papua

Jokowi minta Pertamina cari solusi turunkan harga BBM Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah mengetahui tingginya harga BBM jenis Premium di Papua yang mencapai Rp 100.000 per liter. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, seperti masalah distribusi dan minimnya infrastruktur.

"Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau harganya Rp 7.000 di Papua kita (Pertamina) rugi. Saya bilang ini bukan urusan untung atau rugi. Saya mau dicarikan jalan keluar," tegas Presiden Jokowi dengan nada tinggi.

Untuk itu, Jokowi meminta langsung kepada Menteri Rini Soemarno dan Dwi Soetjipto untuk segera mencarikan jalan keluarnya. Menurutnya, Pertamina bisa saja subsidi silang, dari keuntungan penjualan di Jawa dialihkan ke Timur Indoensia.

"Carikan jalan keluar, saya minta harganya kurang lebih sama dengan di Jawa. Pertamina bilang bisa ditutup pakai APBN, saya bilang itu urusan Pertamina," tutupnya.

Jokowi ingin harga BBM di Papua sama seperti di Jawa

Mahalnya harga BBM di Papua membuat Jokowi meminta langsung kepada Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto untuk mencari jalan keluar agar harga BBM di wilayah Timur Indonesia ini sama seperti di Jawa yaitu Rp 6.450 per liter.

"Dengan begini kita harapkan ada pergerakan ekonomi, harga BBM harus sama jadi ada pergerakan ekonomi," kata Jokowi, Senin (17/10).

Menurut mantan Gubernur DKI ini, BBM dan listrik adalah kebutuhan dasar di Papua yang harus dipenuhi. Saat ini, PLN terus membangun dan baru saja meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan, termasuk gardu induk pertama di Papua.

"Masyarakat harus bisa menyongsong dengan harga BBM murah dan ketersediaan listrik. Ini jadi peluang untuk berdagang, industri, menghidupkan usaha kecil, peluang itu ada dan perkembangan itu saya ikuti," tutup Jokowi.

Bos Pertamina akan lakukan subsidi silang

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menyebut, tingginya harga BBM di Papua terjadi karena harga barang dan kebutuhan lain memang mahal di Papua. Kemudian ini berdampak pada tingginya biaya produksi BBM di Bumi Cendrawasih.

"Di masa lalu harga di beberapa daerah Papua sangat tinggi sehingga itu yang membuat biaya produksi kalau beli sesuatu di Papua ini jadi mahal," ucap Dwi saat ditemui di Jayapura, Papua, Selasa (18/10).

Menjawab kemarahan Presiden Jokowi, Dwi berjanji akan menurunkan harga BBM Papua minimal harus sama seperti di Jawa yaitu Rp 6.450 per liter. Dwi akan melakukan subsidi silang yaitu menggunakan uang keuntungan dari bisnis lain untuk menutupi kerugian penjualan BBM di Papua.

"Strategi Pertamina harus efisien sehingga Pertamina bisa mendapatkan keuntungan dan bisa cross subsidi dari bisnis yang lain," kata Dwi.

Tak hanya itu, Dwi juga berjanji akan membuat harga BBM di semua wilayah Indonesia merata, tak hanya Papua.

"Targetnya bukan hanya Papua satu harga ke depan, nusantara satu harga, akan jadi kewajiban Pertamina sebagai salah satu BUMN itu membuktikan Pertamina sebagai tangan negara," tutupnya.

Jokowi resmi tetapkan harga BBM Papua seperti di Jawa

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) secara resmi mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10) siang. Nantinya harga BBM di Papua akan sama dengan di Pulau Jawa.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp 6.450 per liter (untuk Premium), sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp 50.000 per liter, ada yang Rp 60.000 per liter, sampai Rp 100.000 per liter. Bayangkan," ungkap Presiden seperti dikutip dari laman Setkab, Jakarta, Selasa (18/10).

Presiden Joko Widodo meminta kebesaran hati dan kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut. Dirinya masih memberikan toleransi terhadap kenaikan harga BBM di tingkat pengecer selama masih berada dalam batas kewajaran.

"Di luar pom bensin harganya naik sedikit wajar karena ada yang mengambil keuntungan. Tapi kalau harganya (Premium) kemudian menjadi Rp 25.000 per liter, itu tidak wajar. Harganya ada yang Rp 40.000 itu juga tidak wajar karena belinya hanya Rp 6.450 per liter. Itu yang menjadi catatan saya," ucap Presiden.

Presiden menjelaskan, kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat itu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tidak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian Barat dan Tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.

Presiden berharap, kebijakan BBM satu harga nanti juga membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan, karena jelas biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. "Ini memang step by step, tahapan demi tahapan," ujarnya.

Jokowi akui kebijakan ini bakal rugikan Pertamina hingga Rp 800 M

Jokowi menegaskan, sebagaimana dilaporkan Dirut Pertamina, bila kebijakan BBM satu harga tersebut diterapkan di Papua, maka Pertamina akan menderita kerugian sebesar Rp 800 miliar. Meski demikian, Presiden Jokowi bertekad untuk mewujudkan kebijakan tersebut dan menginstruksikan Pertamina untuk mencari solusinya.

Salah satu solusinya ialah dengan melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina lainnya.

"Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah Rp 800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harganya sekarang di seluruh kabupaten yaitu Rp 6.450 per liter untuk Premium," tegas Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab, Jakarta, Selasa (18/10).

Presiden Jokowi menambahkan, bahwa dirinya akan selalu memantau harga-harga di tingkat penyalur dan pengecer di Papua. Terhadap semua kabupaten ataupun wilayah yang ada di Papua, Presiden kembali menegaskan bahwa hanya satu harga BBM yang berlaku.

"Saya selalu cek kalau ada hal-hal seperti ini sehingga masyarakat mendapatkan harga yang sama. Seperti di Paniae, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintan, di Jayawijaya, dan Lani Jaya saya harapkan juga sama," tegasnya.