Dalam 3 tahun, program bangun desa Jokowi dinilai mampu dorong perekonomian nasional
Konsep pembangunan pada era pemerintahan Jokowi-JK yang mengacu pada butir Nawa Cita telah membuat pola pembangunan berubah dari top down menjadi bottom up. Hal itu menurutnya adalah sebuah terobosan yang positif, salah satu contohnya adalah program dana desa.
Panitia Rembuk Nasional 2017 bekerjasama dengan Universitas Andalas, menggelar Rembuk Daerah dengan tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan di Convention Hall, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (14/10).
Ketua Panitia Rembuk Nasional, Firdaus Ali mengatakan konsep pembangunan pada era pemerintahan Jokowi-JK yang mengacu pada butir Nawa Cita telah membuat pola pembangunan berubah dari top down menjadi bottom up. Hal itu menurutnya adalah sebuah terobosan yang positif, salah satu contohnya adalah program dana desa.
"Dalam tiga tahun pemerintah telah mengalokasikan Rp 120 triliun untuk dana desa. Rp 20,76 triliun pada tahun 2015, Rp 46,9 triliun pada 2016, dan Rp 60 triliun pada 2017," ujarnya dalam keterangannya.
Program tersebut tidak hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan, tapi juga membuat desa menjadi subjek yang turut berperan sebagai pendorong perekonomian Indonesia.
Ketua Bidang Rembuk 11, Irfan Wahid mengatakan pembangunan desa merupakan janji kampanye dan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK, yang harus ditelaah pelaksanaanya setelah tiga tahun masa pemerintahan. Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua, yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah.
Menurutnya, desa wisata dapat menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan dan membuka lapangan pekerjaan. Karena dengan membangun desa wisata, akan ikut membuat desa mandiri, dan membuka pintu perekonomian desa ke arah yang lebih baik.
"Disinilah industri kreatif dan UMKM diperlukan. Kolaborasi semuanya akan membuat puluhan ribu desa seluruh Indonesia menjadi lebih maju," kata Irfan.
Rembuk Daerah ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Rembuk Nasional yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia. Rembuk Nasional diadakan dengan tujuan untuk menelaah kembali apa saja capaian tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam berbagai bidang, sekaligus mengidentifikasi apa saja kekurangan yang harus diperbaiki. Rembuk juga diharapkan bisa memberi rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan percepatan kinerja pemerintah dalam dua tahun ke depan.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kapan Dana Desa mulai diterapkan di Indonesia? “Apalagi ternyata selama sewindu pelaksanaan UU Desa, total Dana Desa yang telah dikucurkan negara sudah menyentuh Rp539 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis. Yang apabila tidak dikelola secara akuntabel dan hati-hati, tentu akan sia-sia,” ungkap Puteri dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gedung Sawala Yudistira, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, belum lama ini.
-
Apa yang ditawarkan Adira Finance di Jakarta Fair Kemayoran? Dalam rangka tema HUT tahun ini, yaitu Jakarta sebagai Kota Global Dengan Berjuta Pesona, Adira Finance hadirkan Kampung Adira di Jakarta Fair dengan tujuan menyediakan solusi finansial yang unik dan mempesona bagi para pengunjung melalui sinergi dengan ekosistem.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
Baca juga:
Kini, harga premium dan solar di Sambas sama dengan daerah lain
Langkah Kemenhub batasi usia operasi pesawat 30 tahun dinilai sudah tepat
Ini masalah utama institusi pajak dalam kumpulkan penerimaan negara
Menteri Budi dan menhub se-ASEAN sepakati liberalisasi penerbangan
PPN jadi penyambung asa pencapaian target pajak hingga akhir tahun
Liberalisasi penerbangan lebih banyak rugikan maskapai Indonesia