Dapat predikat WDP, bukti kinerja keuangan pemerintah Jokowi buruk
"Penilaian ini rapor kuning untuk kabinet Presiden Jokowi-JK," ujar Apung.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai kinerja keuangan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tahun ini paling buruk. Indikatornya, raihan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementerian dan Lembaga di pemerintahan Jokowi-JK alami penurunan.
"Penilaian ini rapor kuning untuk kabinet Presiden Jokowi-JK. Kinerja keuangan pemerintahan ternyata belum membanggakan seperti janji dalam Nawa Cita," ujar Manajer Advokasi Fitra Apung Widadi di kantor Seknas Fitra, Jakarta, Kamis (9/6).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Di mana kantor FIFA Asia diresmikan oleh Jokowi? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi di KTT ASEAN-India? "Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,"
-
Bagaimana reaksi Jokowi atas keputusan FIFA ini? Reaksi Jokowi "Keputusan FIFA Membuat Banyak Rakyat Kecewa"
Berdasarkan analisa hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintahan pusat (LKPP) APBN 2015, sebanyak 86 Kementerian dan Lembaga yang menyerahkan laporan keuangan. Akan tetapi, BPK menemukan masalah-masalah yang masih berulang sejak 2014. Untuk itu, BPK masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
Pada 2014, sebanyak 62 K/L mendapatkan predikat WTP dari BPK. Namun, tahun ini terjadi penurunan, hanya 56 K/L yang mendapatkan predikat WTP.
"Ini terendah dalam lima tahun terakhir. Sedangkan, untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (DPR) ada 26 K/L, tertinggi dari lima tahun terakhir," kata Apung.
Dari hasil audit tersebut, kata Apung, terdapat potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 221,8 triliun. Hal itu disebabkan laporan penggunaan keuangan tersebut belum jelas.
"Hasil audit ini telah menunjukkan adanya kontradiksi dalam pemerintahan Jokowi-JK," tegas dia.
Dia menilai dengan buruknya tata kelola keuangan di masa pemerintahan Jokowi-JK ini, keuangan negara masih ada ada potensi resiko kebocoran.
"Potensi kebocoran itu kemungkinan lebih besar, sebab hasil audit BPK yang menghasilkan Rp 221,8 triliun ini diambil dari beberapa sampel dari Kementerian dan Lembaga. Padahal kalau kebocoran ini ditutup kita bisa kurangi defisit anggaran," pungkas dia.
Baca juga:
Menteri Susi potong anggaran Rp 2,89 T dalam APBNP 2016
DPR sebut kebijakan Menteri Susi masih belum sejahterakan nelayan
Polri ajukan anggaran tambahan Rp 8,9 Triliun di RAPBN-P 2016
Anggaran dipotong, Polri disarankan serius berantas korupsi
Wapres JK: Pemangkasan angka pertumbuhan ekonomi sudah rasional
Penyerapan anggaran pemerintah lebih baik, ini kata Kemenkeu