Indeks Kebebasan Ekonomi RI Naik Selama 10 Tahun Jokowi Memimpin

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia mengalami berbagai perubahan di berbagai sektor.

Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mengalami banyak perubahan di berbagai bidang.

Salah satu indikator yang menjadi fokus utama dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan ekonomi Jokowi adalah Indeks Kebebasan Ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LSI Denny JA, menggunakan data dari lembaga internasional terkemuka seperti The Heritage Foundation, World Bank, dan Transparency International, Jokowi berhasil meraih 'rapor biru' dalam indeks ini.

"Skor meningkat dari 58,5 pada tahun 2014 menjadi 63,5 pada tahun 2023, serta peringkat yang naik dari 100 menjadi 53, menunjukkan pencapaian tersebut," ungkap LSI Denny JA dalam pernyataannya pada Rabu (2/10).

"Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Jokowi telah menciptakan lebih banyak peluang bagi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan."

Indeks Kebebasan Ekonomi merupakan alat ukur yang menilai sejauh mana kebijakan dan institusi suatu negara mendukung kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi, termasuk kebebasan untuk mendirikan usaha, berinvestasi, dan melindungi aset.

Indeks ini sangat signifikan karena mencerminkan seberapa terbuka ekonomi suatu negara terhadap pasar bebas dan persaingan. Faktor ini memiliki peranan penting dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan.

Kebebasan ekonomi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sosial. Negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi biasanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, stabilitas harga yang lebih terjaga, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.

Hal ini juga memberikan dampak positif terhadap iklim investasi, di mana negara dengan kebijakan yang lebih terbuka menjadi lebih menarik bagi investor asing.

Elemen Kunci

Salah satu penyebab utama peningkatan ini adalah serangkaian reformasi ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Jokowi.

"Jokowi menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi dan mempermudah proses perizinan usaha melalui berbagai inisiatif seperti Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan para pelaku bisnis untuk mengurus perizinan secara online. Upaya ini secara signifikan meningkatkan efisiensi regulasi dan mempercepat proses investasi."

Selain itu, Jokowi juga aktif mendorong masuknya investasi asing dengan membuka sektor-sektor strategis yang sebelumnya tertutup atau dibatasi untuk investor asing, seperti infrastruktur dan teknologi. Kebijakan ini berhasil meningkatkan arus modal asing ke Indonesia, memperkuat infrastruktur, serta menciptakan peluang kerja baru.

Walaupun terdapat peningkatan yang signifikan, beberapa kelemahan dalam kebijakan ekonomi Jokowi terlihat dalam Indeks Kebebasan Ekonomi. Salah satu masalahnya adalah birokrasi yang masih lambat dan rumit, yang menjadi tantangan bagi pelaku bisnis, terutama di tingkat lokal.

Meskipun OSS telah membantu menyederhanakan proses perizinan, beberapa regulasi di tingkat daerah masih menjadi penghalang bagi investasi dan pertumbuhan usaha, yang pada akhirnya berdampak pada skor kebebasan ekonomi.

Ujian atau rintangan

Berdasarkan evaluasi terhadap Indeks Kebebasan Ekonomi selama satu dekade pemerintahan Jokowi, dapat disimpulkan bahwa ia berhasil meningkatkan tingkat kebebasan ekonomi di Indonesia.

"Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan pengurangan ketergantungan pada belanja publik dan penyederhanaan birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah."

Jika reformasi ini terus dijalankan dan diperkuat, Indonesia tidak hanya akan memperkokoh posisinya secara ekonomi di kawasan, tetapi juga menunjukkan kemampuannya dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip pasar global.

"Dengan demikian, masa depan yang lebih stabil dan inklusif menjadi suatu kemungkinan yang nyata, seiring dengan berkembangnya kebijakan yang berlandaskan pada keterbukaan dan efisiensi," ujar LSI Denny JA.