Daya Saing Infrastruktur RI Naik ke Peringkat 51, Jokowi: Kita Masih Perlu Kerja Keras

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 2014 membuat daya saing Indonesia meningkat. Menurutnya, dalam IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, peringkat Indonesia meningkat dari 54 pada tahun 2014 mejadi peringkat 51 pada saat ini.

"Artinya meningkat meskipun juga belum melompat. Kita kerja keras dalam bidang infrastruktur, betul-betul kerja keras. Perubahannya kelihatan, tetapi sekali lagi, peningkatan Global Competitiveness Index kita masih di angka 51, ya naik dari 54 ke 51," ucapnya dalam rangka Hari Bakti PU Ke-78 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12).

Merdeka.com

Jokowi melanjutkan, kenaikan tersebut karena Indonesia membangun sejumlah infrastruktur seperti 42 bendungan, irigasi untuk 1,2 juta hektare lahan, jalan tol sepanjang 2.143 kilometer, jalan nasional sepanjang 5.700 kilometer, rumah sejumlah 8,2 juta melalui Program Sejuta Rumah, hingga pos lintas batas negara (PLBN) di sejumlah daerah.

"Tetapi kalau kita bandingkan dengan jalan tol yang ada di China, kita ini total berarti hampir 3 ribu kurang dikit, 3 ribu kilometer. Jalan tol di RRT berapa Pak Menteri, ada yang tahu? 190 ribu kilometer," ungkapnya.

"Bendungan kita ini total hampir 300 bendungan, di Korea 20 ribu bendungan, di RRT seingat saya 98 ribu bendungan. Jadi masih jauh, masih perlu kerja keras, meskipun ya kita melakukan sebuah lompatan," sambungnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dapat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, infrastruktur juga memiliki fungsi untuk konektivitas sosial dan budaya.

"Infrastruktur itu juga mempersatukan. Karena ada airport, orang Aceh bisa langsung terbang ke Papua, dari Papua terbang ke Jawa, dari Jawa bisa terbang ke Kalimantan dan Sulawesi. Fungsinya, sekali lagi, juga mempersatukan," imbuhnya.

Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran dan menyelesaikan agenda pembangunan yang belum selesai.

"2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum bisa dituntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang," kata Jokowi saat menyerahkan Digital Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Jokowi meminta pemerintah daerah memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Jokowi mengingatkan APBD harus bersinergi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan lebih selaras.

"Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk irigasinya yang itu tugasnya daerah tidak dilakukan, untuk apa? Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi, jalan kab/kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu, untuk apa?," kata Jokowi.