Depan pengusaha, Sri Mulyani beberkan pentingnya ekspor bagi ekonomi Indonesia
Sri Mulyani menyebut, peningkatan ekspor sangat diperlukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah terus mendukung perusahaan berorientasi ekspor melalui pemberian beberapa fasilitas fiskal.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara kunci dalam acara Gathering Eksportir Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pertemuan ini menjadi sangat penting untuk mendorong peningkatan nilai ekspor dan investasi Indonesia.
Sri Mulyani menyebut, peningkatan ekspor sangat diperlukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah terus mendukung perusahaan berorientasi ekspor melalui pemberian beberapa fasilitas fiskal.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Kapan Kurniawan Dwi Yulianto lahir? Kelahiran Kurniawan Dwi Yulianto 13 Juli 1976
"Pemerintah ingin ekonomi tumbuh kita harus tumbuh dengan ekspor yang lebih tinggi. Maka ekspor penting sekali. Penting bagi pemerintah bagaimana kita bisa memacu ekspor namun juga bagaimana kita mengurangi impor," ujarnya di Kantor Pusar DJBC, Jakarta, Selasa (7/8).
Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan konkret yang dapat membantu menggairahkan ekspor berupa fasilitas fiskal dengan meniadakan pungutan perpajakan pada industri pengolahan barang bertujuan ekspor.
Peniadaan pungutan perpajakan diharapkan menimbulkan multiplier effect berupa peningkatan investasi, peningkatan ekspor dan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Adapun berbagai skema kemudahan fiskal yang telah diberikan oleh pemerintah di antaranya Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi perusahaan industri, serta Pusat Logistik Berikat untuk supply bahan baku kepada perusahaan industri.
Selain itu, dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis untuk mendorong program ekspor nasional, Kemenkeu bersinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Sinergi ini untuk memberikan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia, serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing.
Sri Mulyani menambahkan, pengusaha harus mampu memanfaatkan kondisi ekonomi global saat ini yang berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dia meminta pengusaha dapat melihat peluang dari setiap pergerakan ekonomi untuk mendongkrak ekspor.
"Saya berharap bapak ibu menggunakan saat ini menjadi opportunity. Space ini untuk menambah ekspor anda. Tapi ada yang tidak punya modal, harusnya ke LPEI. Karena akan tidak masuk akal kalau bisnis anda yang sudah punya order tapi tidak bisa cari modal," jelasnya.
Baca juga:
Bea Cukai sebut sekitar 500 eksportir belum manfaatkan kemudahan dari negara
Kemendag arahkan importir datangkan kurma dan minyak zaitun dari Palestina
Mendag Enggar terus lobi AS agar tak hapus bea masuk produk Indonesia
Resmi, kurma dan minyak zaitun asal Palestina bebas bea masuk ke Indonesia
Kemendag blak-blakan soal kondisi perdagangan Indonesia - Palestina
Pemerintah RI dan AS sepakat tingkatkan kerja sama dagang hingga USD 50 miliar