Deputi Gubernur BI: Jangan sebarkan informasi sesat soal Rupiah baru
Mirza mengaku sudah mengetahui informasi keliru yang beredar di media sosial mengenai keabsahan uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun Emisi (TE) 2016 dan legalitasnya di luar negeri. Informasi tersebut sebaiknya tidak disebarkan karena menyesatkan.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi sesat soal Rupiah baru. Menurutnya, peluncuran dan pengedaran Rupiah tahun emisi 2016 sudah memenuhi syarat dan merupakan pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai syarat-syarat dan ciri uang Rupiah
Mirza mengaku sudah mengetahui informasi keliru yang beredar di media sosial mengenai keabsahan uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun Emisi (TE) 2016 dan legalitasnya di luar negeri. Informasi tersebut sebaiknya tidak disebarkan karena menyesatkan.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
"Awalnya sebelum ada UU Mata Uang Tahun 2011, Rupiah hanya ditandatangani Dewan Gubernur BI. Namun setelah diterbitkan UU Mata Uang harus ada pemerintah yang diwakili bendahara negara yaitu menteri keuangan," kata dia seperti ditulis Antara, Rabu (19/7).
Ke depannya, secara alamiah, setelah terjadi penarikan dan peredaran uang sesuai kegiatan operasi BI, maka Rupiah yang beredar di Indonesia adalah uang Rupiah NKRI. "Jadi jika ada yang mempersoalkan kenapa ada tanda tangan menkeu, ya karena itu sudah sesuai amanat UU Mata Uang," ujar Mirza.
Terkait kabar sulitnya menukar Rupiah TE 2016 di luar negeri, Mirza mengatakan hal itu lebih karena ketersediaan pasokan di tempat penukaran uang (money changer) di luar negeri tersebut. Jika ada kejadian warga negara Indonesia di luar negeri sulit menukar rupiah di money change" luar negeri, hal itu, diduga Mirza karena money changer di luar negeri tersebut memang tidak membutuhkan rupiah.
"Sama saja dengan misalkan uang Argentina, uang Peru, uang Kanada, bisa tidak ditukar ke money changer di Jakarta? ya tidak bisa. Kenapa? Soalnya ya money changer tidak membutuhkan itu," kata dia.
"Masyarakat agar bertanya ke yang ahli, jangan mudah salin dan tempel informasi dan sebarkan isu yang kadar kebenarannya itu tidak sama sekali benar."
Pernyataan Mirza tersebut untuk menanggapi pemberitaan di sebuah media massa nasional dan juga sebaran informasi di grup komunikasi instan WhatsApp yang menyebutkan bahwa Uang Rupiah baru sulit untuk ditukarkan di luar negeri. Dan berbagai dugaan dari terdapatnya tanda tangan Menteri Keuangan di uang rupiah tahun emisi 2016.
Baca juga:
Penjelasan lengkap frasa NKRI & tanda tangan Menkeu di Rupiah baru
DPR beberkan rencana BI pangkas nilai Rupiah masuk ke Prolegnas 2017
BI beri penghargaan ke 30 pelaku ekonomi berprestasi
Utang RI Mei Rp 4.430 T, total pemerintah dan BI lewati milik swasta
Menengok dampak positif aturan Gerbang Pembayaran Nasional