Di 2030, Ketersediaan energi tak bisa penuhi kebutuhan nasional
Pada 2030 diperkirakan ketersediaan energi fosil di Indonesia tak bisa mencukupi kebutuhan nasional. Apalagi, saat ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen yang membutuhkan banyak pasokan energi di Tanah Air.
Pada 2030 diperkirakan ketersediaan energi fosil di Indonesia tak bisa mencukupi kebutuhan nasional. Apalagi, saat ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen yang membutuhkan banyak pasokan energi di Tanah Air.
"Artinya dari semua energi yang ada itu sudah tidak akan mencukupi kebutuhan energi nasional jika pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen," ujar Ketua Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM), Deendarlianto di acara seminar ketahanan energi nasional (Sinergy 2017) di Lecture Hall, Universitas Multimedia Nusantara, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (20/7).
Sekretaris Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, menambahkan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibanding dengan negara tetangga seperti, Thailand. Padahal, keberadaan energi baru terbarukan (EBT) menjadi solusi praktis yang dapat menghindarkan Indonesia dari krisis energi.
Dadan menyatakan EBT berperan besar dalam menunjang ketersediaan energi di saat pasokan yang berasal dari minyak bumi mulai turun.
"Pemerintah berkomitmen meningkatkan target EBT sebesar 23 persen. Selain itu, keberadaan EBT mampu lebih cepat untuk memberikan pasokan listrik ke berbagai pelosok Indonesia dibandingkan dengan cara konvensional," kata Dadan.
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional 2009-2014, Tumiran mengatakan bahwa tujuan kemandirian dan ketahanan energi antara lain agar terciptanya lapangan pekerjaan, dan akses masyarakat terhadap energi secara adil dan merata.
"Di tahun 2025 harusnya kita bisa mengkonsumsi listrik kira-kira 2500 Kwh per kapita, sekarang kita baru 900 Kwh per kapita," pungkas Tumiran.
-
Siapa yang mendorong Perusda untuk menerapkan model bisnis berbasis energi terbarukan? Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik pun merespon dengan mendorong Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) membuat model bisnis berbasis energi terbarukan.
-
Kapan Pemprov Kaltim mendorong Perusda untuk menerapkan model bisnis berbasis energi terbarukan? Upaya transformasi energi di Kalimantan Timur mulai diterapkan dalam bisnis perusahaan daerah (Perusda) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar Indonesia perlahan beralih ke energi terbarukan.
-
Kapan energi terbarukan menjadi solusi yang sangat penting? Dalam era yang semakin sadar akan isu lingkungan dan perubahan iklim, penggunaan energi terbarukan menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim mendorong Perusda untuk menerapkan model bisnis berbasis energi terbarukan? Dia mendorong perusda merespon transformasi itu untuk masuk ke bisnis kendaraan listrik. "Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan," ujarnya Akmal kepada wartawan.
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
-
Apa yang menjadi fokus utama dari Kontrak Subsidi Energi 2024? Melalui Kontrak Subsidi Energi 2024 ini, Pemerintah mengajak Pertamina untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan subsidi energi diterima oleh kelompok masyarakat yang tepat.
Baca juga:
Ibu-ibu di Bekasi ngedumel gara-gara elpiji 3 kg langka
PLN: Jawa dan Bali habiskan 75 persen energi nasional
Jawa Barat jadi provinsi pertama rasakan krisis gas bumi
Indonesia di ambang krisis gas bumi di 2019
Krisis energi, Palestina diselimuti kegelapan
Presiden Jokowi: Sangat berbahaya bila terus bergantung BBM impor