4 Masalah ini, pemerintah Jokowi selalu salahkan penguasa terdahulu

Pemerintahan Joko Widodo kerap kali menyalahkan pemerintahan terdahulu atas masalah-masalah ekonomi Tanah Air. Mulai dari pengalokasian subsidi Bahan Bakar Minyak hingga utang yang melonjak saat ini.

2017-08-15 08:00:00

Pemerintahan Joko Widodo kerap kali menyalahkan pemerintahan terdahulu atas masalah-masalah ekonomi Tanah Air. Mulai dari pengalokasian subsidi Bahan Bakar Minyak hingga utang yang melonjak saat ini.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pernah mengatakan pemerintahan SBY lambat mendukung pertambangan Tanah Air.

"Pemerintah SBY agak terlambat meng-endorse dan baru dimulai saat pemerintahan terakhir, sehingga momentumnya pada saat ekonomi dunia melambat dan buat komplikasi. Yang namanya hasil smelter, itu memerlukan ekonomi dunia yang sedang naik," kata Darmin.

SBY pun tak tinggal diam. Dia meminta pemerintahan Jokowi untuk fokus bekerja, tak perlu lagi memikirkan masalah-masalah masa lalu dan menyalahkannya.

"Hingga saat ini, SBY & Pemerintahan SBY masih sering dikambinghitamkan & disalahkan oleh pihak yang tengah berkuasa. *SBY*," tulis SBY di akun resminya @SBYudhoyono.

SBY mengatakan, berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan pemerintahan SBY oleh penguasa saat ini. Atau, kata dia, semuanya akibat kesalahan pemerintahan SBY. Bahkan menurut dia, sikap dan pernyataan yang salahkan SBY juga datang dari mereka yang dulu pernah bertugas bersama pihaknya di pemerintahan.

"Saya harap yang dulu pernah bertugas bersama saya agar sabar. Jika dulu (10 tahun) kita bisa bersabar, Insya Allah sekarang pun bisa," curhat dia.

Merdeka.com pun merangkum 4 hal yang disalahkan pemerintahan Jokowi ke penguasa terdahulu dalam sektor ekonomi. Berikut rangkumannya.

Baca juga:
CT sebut pembangunan infrastruktur harus diimbangi kualitas SDM RI
Bos Kadin minta PPN dihapus guna dongkrak daya beli masyarakat RI
Kejar ketertinggalan, pemerintah komitmen bangun infrastruktur
Ekonomi RI tahun depan diperkirakan tumbuh 5,3 persen
Kebutuhan dunia pada pembangkit nuklir terus meningkat di masa depan
HIPMI sebut hanya 4 persen dari 5 juta mahasiswa mau jadi pengusaha
Ingin punya apartemen dekat DKI dengan DP 0 persen, coba cek di sini

BBM Subsidi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut bahwa pemberian subsidi yang terlalu besar mampu mempersempit pembangunan di Indonesia. Sebab, anggaran pemerintah lebih difokuskan untuk subsidi BBM, sedangkan anggaran untuk keperluan lainnya menjadi kurang optimal.

"Kita pernah mencapai subsidi hampir Rp 400 triliun atau 20 persen dari APBN pada 2014. Sungguh tinggi," kata JK di The Westin Hotel Jakarta, Rabu (9/8).

"Ada dua kebijakan nasional yang pernah merusak dan sampai sekarang merusak, yaitu menjamin segala macam perbankan dan yang kedua subsidi yang begitu besar kepada BBM. Itu menyebabkan mempersempit kemungkinan kita membangun," imbuhnya.

Meski demikian, lanjutnya, pemerintah masih tetap memberikan subsidi BBM guna meningkatkan konsumsi masyarakat. Sebab, dengan adanya subsidi BBM, maka masyarakat bisa mengurangi pengeluaran dan menyisihkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang lain.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017, subsidi energi mencapai Rp 89,9 triliun, meningkat dari APBN 2017 sebesar Rp 77,3 triliun. Angka ini termasuk subsidi BBM sebesar Rp 44,5 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 45,4 triliun.

"Sekarang ini karena harga minyak turun maka turun juga subsidinya. Tapi tetap demi konsumsi yang besar, baik untuk bahan bakar juga, untuk raskin yang kurang mampu," jelas JK.

Advertisement

Utang

Presiden Joko Widodo diwariskan utang besar saat diangkat menjadi pemimpin Indonesia. Sebab, sebelum Jokowi menjadi presiden, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 2.700 triliun.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah Jokowi-JK harus membayar bunga utang sebesar Rp 250 triliun per tahun. Sehingga, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka utang RI bertambah Rp 750 triliun.

"Jadi sebenarnya utangnya kecil sekali pemerintah ini. Inilah yang musti dijelaskan kepada publik, ketika beliau menjadi presiden, utangnya itu Rp 2.700 triliun. Kemudian, setiap tahunnya harus membayar utang enggak ngapa-ngapain saja selama tiga tahun sudah menjadi Rp 750 triliun. Nah, tinggal dijumlahkan saja," ujarnya di Istana Negara, Senin (24/7).

Untuk itu, Jokowi meminta para menteri dalam Kabinet Kerja untuk melakukan penghematan anggaran tahun depan. Apalagi, kata Pramono, 2018 sudah memasuki tahun politik.

"Presiden dalam arahannya meminta para menteri untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini. Dan kami meyakini bahwa tahun 2018, kalau pertumbuhan ekonomi semuanya bisa dijaga akan tumbuh 5,3 hingga 5,4 persen," katanya.

Pramono menambahkan Presiden Jokowi menginginkan anggaran tahun depan akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi gini rasio.

"Jadi fokusnya tetap di bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan kemudian juga yang berkaitan dengan kementerian/lembaga supaya menjaga disparitas itu mengecil gini rasionya," pungkasnya.

Infrastruktur

Pemerintah komitmen terus membangun infrastruktur terutama di luar Pulau Jawa dalam upaya meningkatkan konektivitas transportasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian.

"Pembangunan infrastruktur bahkan juga menyentuh di wilayah terdepan dan terluar wilayah Indonesia, dan itu akan terus dilanjutkan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip Antara Yogyakarta, Sabtu (12/8).

Menhub Budi menilai pembangunan infrastruktur harus terus berjalan karena dengan adanya infrastruktur baik itu jalan raya, pelabuhan laut, maupun pelabuhan udara maka perekonomian akan tumbuh dan bergerak secara merata.

Di Entikong, Kalimantan Barat, yang merupakan perbatasan Indonesia dan Malaysia, misalnya, Indonesia sudah memperbaiki jalan yang bagus sehingga masyarakat tak lagi kesulitan untuk berlalu-lintas di jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Kalimantan.

Demikian juga pembangunan bandar udara di Pulau Miangas yang diresmikan Presiden Joko Widodo Oktober 2016, mampu meningkatkan perekonomian warga setempat.

Sebagai pulau yang letak geografisnya lebih dekat dengan Filipina, kata menhub, pemerintah ingin menunjukan telah hadir di pulau terdepan dan terluar tersebut.

"Tentunya harapan pemerintah masyarakat setempat bisa memanfaatkan keberadaan bandara tersebut, mengingat saat ini sudah ada maskapai penerbangan yang melayani rute Miangas ke Manado," jelasnya.

Tokoh masyarakat Miangas Hibor mengatakan, keberadaan bandara tersebut secara langsung sudah bisa dirasakan oleh masyarakat setempat, karena transkasi perdagangan menjadi lebih banyak.

"Dulu sebelum ada bandara, masyarakat setempat kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok," ucapnya.

Dikatakan, sebagai pulau terpencil yang berada di tengah laut, kendala transportasi memang seringkali dirasakan mengingat kapal yang melayani dari dan ke pulau tersebut sering terhambat, karena diterjang ombak yang tinggi dan besar.

Dia berharap agar bisa lebih banyak lagi pembangunan infrastruktur di pulau itu, mengingat sebagai pulau terdepan tetap harus dijaga agar masyarakat bisa hidup layak.

Luas wilayah Pulau Miangas 6,7 kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya 213 kepala keluarga dan 802 jiwa.

Proyek kelistrikan mangkrak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti 34 proyek pembangkit listrik yang diduga mangkrak sejak 8 tahun terakhir. Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah mengaudit kerugian negara atas mangkraknya proyek tersebut.

"(Presiden) memerintahkan BPKP kemudian menteri terkait, Menteri PU, Menteri BUMN untuk melakukan analisis, audit terhadap proyek-proyek yang mangkrak itu," ungkap Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11).

Menurut Johan, terungkapnya puluhan proyek mangkrak bermula ketika Jokowi memimpin rapat terbatas tentang proyek 35.000 MW di Kantor Presiden. Dalam rapat, Jokowi menerima laporan adanya proyek mangkrak di Tanah Air yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2008. Pada tahun itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dalam rapat terbatas muncullah data informasi bahwa ada sebagian proyek yang mangkrak. Bahkan ada yang instalasinya itu, sudah ditumbuhi rumput, tumbuh ilalang tinggi dan itu dibiarkan. Nah, presiden fokus. Ini kan pakai anggaran negara, ini gimana nasibnya. Kira-kira begitu," jelas dia.

Mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik ini sudah masuk dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara Jokowi sendiri belum melapor kepada KPK.

"Belum (melapor ke KPK). Sekarang masih dalam tahap di BPKP," ucap Johan.

"Kalau setelah ditelusuri BPKP, persoalannya apa? enggak jalannya gara-gara apa? kan persoalannya harus jelas. Ada persoalan hukum enggak di situ? nah, setelah dapat itu, oh apa perlu dilaporkan KPK enggak? Oh ini ada tindak pidana nih, misalnya," jelas Johan.

(mdk/sau)