Di daerah ini mafia elpiji banyak beroperasi
Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi mengungkapkan kasus oplosan dan mafia elpiji banyak terdapat di DKI Jakarta. Maka dia menilai daerah ini lebih tepat sebagai sasaran ujicoba distribusi tertutup elpiji bersubsidi. Selain DKI, Jawa Barat dan Banten juga tercatat menjadi sarang mafia elpiji beroperasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menerapkan uji coba distribusi tertutup elpiji bersubsidi di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Setelah Tarakan, uji coba akan dilakukan di kota Bangka dan salah satu kota di Jawa Tengah.
Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengungkapkan kasus oplosan dan mafia elpiji banyak terdapat di DKI Jakarta. Maka dia menilai daerah ini lebih tepat sebagai sasaran ujicoba distribusi tertutup elpiji bersubsidi.
Selain DKI, Jawa Barat dan Banten juga tercatat menjadi lokasi para mafia elpiji beroperasi. "Lebih baik uji coba di Jakarta, Jawa barat, dan Banten saja. Kalau distribusi tertutup bisa dilakukan seperti KJP (Kartu Jakarta Pintar), jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat," katanya saat diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (16/10).
Direktur Eksekutif Refor Miner Institute, Komaidi Notonegoro, memberikan dukungan pada sistem distribusi tertutup ini. "Metode ini akan meminimalisir penyimpangan yang berujung pada kebocoran anggaran subsidi," katanya.
Namun dirinya memberikan catatan terkait aspek data yang digunakan pemerintah. Sebab, masih terjadi kesimpangsiuran dalam hal kategori penetapan masyarakat miskin dan berhak mendapat subsidi.
"Pada prinsipnya subsidi tertutup jauh lebih memungkinkan untuk dapat dikontrol supaya tepat sasaran," ujarnya.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dito Ganinduto, mengatakan usul ini akan disampaikannya pada Menteri ESDM Ignasius Jonan. "Kita akan minta melakukan ujicoba di DKI dulu karena Jakarta Banten dan Jabar ini kira-kira 60 persen dari seluruh konsumsi LPG indonesia," ujarnya.
Mengenai data siapa yang berhak menerima, dirinya mengusulkan menunjuk perusahaan independen untuk memvalidasi. "Kalau pemerintah masih ragu data siapa yang dipakai, tunjuk saja perusahaan independen, kalau perlu BUMN melakukan survei verifikasi," jelasnya.