Di Forum World Bank, Sri Mulyani Beberkan 3 Hal untuk Transisi Energi Bersih
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk memprioritaskan transisi energi bersih. Ada tiga hal yang dibutuhkan dalam mekanisme transisi energi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk memprioritaskan transisi energi bersih. Ada tiga hal yang dibutuhkan dalam mekanisme transisi energi.
Pertama pembiayaan untuk penghentian lebih cepat operasional pembangkit tenaga listrik (PLT) batubara agar beralih ke sumber energi terbarukan. Dalam hal ini pihaknya telah berdiskusi dengan para pelaku usaha dari penambang maupun pengusaha PLT batubara.
-
Dimana Bank BRI telah memasang SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum)? BRI juga telah memiliki SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) di Lingkungan Kantor Pusat BRI.
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
-
Apa yang baru ditemukan di inti Bumi? Sebuah tim dari Universitas Nasional Australia telah menemukan bukti adanya lapisan baru pada planet ini yang berada di inti yang paling dalam. Dimaksudkan "Inti terdalam" ini adalah seperti bola paduan besi serta nikel.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Kapan Bank Garansi QLola by BRI diluncurkan? Kehadirzn layanan Bank Garansi di QLola by BRI kini kian memudahkan para pelaku usaha.
-
Kapan Bursa Karbon Indonesia resmi diluncurkan? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
"Kami sudah melakukan percakapan dengan semua pembangkit listrik yang berbasis batubara. Sejauh ini, menurut saya diskusi berjalan dengan baik dalam memberikan pemahaman sekaligus bagaimana kita akan merancang kebijakan bersama," kata Sri Mulyani dalam World Bank Group Event, Jakarta, Rabu (13/10).
Kedua, dibutuhkan pendanaan untuk membangun energi baru terbarukan (EBT) karena permintaan akan terus bertambah. Sri Mulyani menekankan perlunya pendanaan, baik domestik maupun global, untuk membantu APBN mencapai target tersebut.
"Pendanaan menjadi penting karena Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mengakselerasi transisi energi dari yang berkarbon tinggi menuju energi yang lebih bersih," ujarnya.
Ketiga, mekanisme transisi energi perlu memperhatikan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Sebab hal ini akan berdampak pada kehilangan pendapatan. Sehingga transisi energi bersih akan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.
"Kalau kita tidak memperhatikan sumber daya manusianya, maka transisi ini tidak inklusif dan tidak memberikan dukungan kepada mereka. Tenaga kerja akan menjadi populasi yang paling terpengaruh dengan kehilangan pendapatan langsung dari transisi ini," tuturnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan DPR baru saja menyepakati Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu kebijakan tersebut mengatur pengenaan pajak karbon yang bertujuan untuk mendukung penuh komitmen internasional dalam penanganan perubahan iklim.
Melalui regulasi pasar karbon, Pemerintah meminta perusahaan listrik dan BUMN untuk melakukan cap and trade dari karbon yang dihasilkan. Mereka nantinya akan dikenakan batasan untuk memproduksi karbon tertentu dari PLT batubara.
"Jadi, mereka memiliki batasan untuk produksi CO2 tertentu untuk berbasis batubara dan kemudian mereka difasilitasi untuk melakukan perdagangan di antara para pelaku ini," kata dia.
Baca juga:
Per September, 187 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Tersebar di 155 Titik
Jokowi: Bulan Depan Indonesia Mulai Bangun Green Industrial Park
Pengembangan SDM Disebut Jadi Kunci Transisi Energi Bersih
Dukung Target Bauran Energi, Holding PTPN Produksi Listrik EBT 318 MW
Pembangunan Rendah Karbon Topang Cita-Cita RI Jadi Negara Maju di 2045
Pemerintah Diminta Hati-Hati Kejar Realisasi EBT, ini Potensi Bahayanya