Ditunjuk jadi Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri, Ini Sepak Terjang Chatib Basri
Chatib Basri pernah memimpin Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) pada tahun 2004-2009. Situs resmi LPEM menyebut keahlian utama Chatib ada di bidang makroekonomi, perdagangan internasional, dan ekonomi politik.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan kepengurusan. Dalam RUPS tersebut Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Chatib Basri untuk menduduki posisi Wakil Komisaris Utama Perseroan.
Nama Chatib Basri sudah dikenal di dunia ekonomi maupun pemerintahan. Adik angkatan Sri Mulyani di Universitas Indonesia (UI) ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kenapa Bank BRI membantu UMKM Jambu Kristal Tanwiedjie di Purworejo? Bank BRI banyak membantu masyarakat agar bisa terus bertahan dan meningkatkan perekonomian petani jambu kristal.
-
Kenapa Pemprov Kaltim ingin Perusda MBS bekerja sama dengan Bankaltimtara? Berkaitan dengan kendaraan listrik tersebut, Ia ingin Perusda MBS bisa bekerja sama dengan Bankaltimtara. “Memang kalau sekarang belum berlaku itu, tapi harus dimulai. Saya minta MBS memulai membeli kendaraan-kendaraan non-fosil atau listrik," ungkapnya.
-
Siapa yang menyatakan bahwa bank-bank di Indonesia menikmati peningkatan Tier 1 Capital? Dalam rilisnya, Editor The Banker Kimberley Long mengungkapkan saat ini bank-bank di Indonesia sedang menikmati periode peningkatan Tier 1 Capital, yang didukung oleh periode pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kondisi yang stabil.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
Chatib lahir di Jakarta pada 2 Agustus 1965 dan merupakan seorang akademisi yang aktif di dalam dan luar negeri. Menurut situs resmi UI, Chatib pertama kali menjabat sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UI pada tahun 1995.
Karier Chatib Basri tercatat sukses ketika menjabat sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ekonom Destry Damayanti (kini Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia) juga pernah memuji kecerdasan Chatib sehingga pantas menjadi Menkeu di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Integritas dan kapabilitas beliau oke dan punya jaringan dalam dan luar negeri yang cukup banyak. Dia juga pintar, kredibilitas bagus, profesional," ujar Destry pada tahun 2013 lalu.
Chatib meraih gelar Phd bidang ekonomi dari Universitas Nasional Australia pada tahun 2001. Di universitas tersebut, dia juga pernah menjabat Asisten Peneliti Asisten Peneliti di Department of Economics, Research School of Pacific and Asian Studies.
Chatib Basri pernah memimpin Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) pada tahun 2004-2009. Situs resmi LPEM menyebut keahlian utama Chatib ada di bidang makroekonomi, perdagangan internasional, dan ekonomi politik.
Kemampuannya membuat sang ekonom dipercaya berbagai jabatan penting seperti penasihat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2004-2005), Deputi Menteri Keuangan untuk G-20 (2006-2010), merepresentasikan Indonesia (sherpa) di Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Washington (2008), dan sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional Presiden RI (2010-2012).
Kata Pengamat
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan kepengurusan. Dalam RUPS tersebut Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Chatib Basri untuk menduduki posisi Wakil Komisaris Utama.
Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Achmad Yunus mengatakan, dengan ditunjuknya Chatib Basri menjadi Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri, terbukti bahwa regenerasi tidak berjalan dengan baik.
"Banyak ekonom-ekonom muda yang fresh dan ahli di bidang perbankan bisa mengisi posisi tersebut. Sementara Pak chatib keahliannya di bidang makro ekonomi, dia bukan orang perbankan, tidak punya pengalaman di bank, tapi dia politik ekonomi," ujar Achmad saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (8/12).
Menurutnya, kebijakan-kebijakan Chatib Basri saat menjabat Menteri Keuangan atau kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sangat melayani kepentingan asing dan jaringan internasional. Sedangkan Indonesia selalu menjadi objek yang justru semakin jauh dari keberpihakan pada kesejahteraan rakyat.
Lanjut Achmad, Bank mandiri adalah BUMN, yakni sebagai instrumen ekonomi kerakyatan. Maka seharusnya menjadi benteng, untuk menghalangi dari serangan kapitalisme dan kepentingan asing, yang justru menjerumuskan ekonomi nasional.
"Diperlukan sosok ekonom nasionalis yang paham perbankan. Saya khawatir penempatan beliau cenderung akan melayani dan berpihak pada kepentingan-kepentingan asing, hal ini untuk mencegah terjadinya "penggadaian" bank mandiri ke depan," pungkasnya.
Butuh Komitmen Kuat
Berbeda pandangan, pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto mengatakan bahwa Chatib Basri cocok untuk menjadi wakil komisaris utama Bank Mandiri.
"Chatib Basri punya track record yang sangat memadai, dia pernah jadi Menkeu dan berpengalaman juga sebagai Komisaris di beberapa perusahaan raksasa, seperti Astra International dan kelompok Axiata di Malaysia," ujar Toto kepada Liputan6.com.
Jadi secara kompetensi menurutnya sudah cukup bagus, tinggal komitmen waktu yang bersangkutan untuk bisa cukup efektif dalam menjalankan tugas, dalam monitoring dan pengawasan Bank Mandiri.
Sementara, menurut ekonom Direktur Core, Piter Abdullah, untuk posisi Wakil Komisaris Utama (Komut) Bank Mandiri, Chatib Basri sudah memenuhi semua syarat.
Tugas Posisi wakil Komutkan tidak terlalu berat, untuk pak Chatib Basri bukan masalah, ia sudah punya banyak pengalaman. Tugas utama para komisaris lebih kepada pengawasan bukan pada eksekusi kebijakan, kata Piter, saat dihubungi Liputan6.com.
(mdk/idr)