Diumumkan Besok, Begini Cara Cek Hasil Tes SKD CPNS 2021 di 164 Instansi
Sebelumnya, BKN telah merilis jadwal lanjutan dari seleksi CPNS dan PPPK Non-Guru 2021. Di dalamnya terdapat dua jadwal yang berbeda, yaitu jadwal Tahap I dan II.
Dalam hitungan jam, hal yang paling dinanti peserta Seleksi Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021 yakni hasil SKD CPNS 2021 dan kompetensi PPPK non-guru akan segera diumumkan.
Pemerintah akan mengumumkan hasil SKD CPNS 2021 dan Seleksi Kompetensi PPPK Non-Guru 2021 mulai Jumat besok, 29 Oktober 2021.
-
Mengapa pendaftaran CPNS diperpanjang? Keputusan perpanjangan waktu pendaftaran CPNS 2024 tertuang dalam Surat Kepala BKN 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.Perpanjangan masa pendaftaran tidak lepas dari situs e-meterai yang tidak bisa diakses oleh para pelamar, yang berakibat kesulitan memenuhi persyaratan administrasi.
-
Kapan tes CPNS kedinasan dimulai? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Abd Azwar Anas mengatakan, tes CPNS kedinasan telah dilaksanakan. Ia menyebut Badan Intelejen Negara (BIN) telah memulai tes. "Dari kemarin kita baru saja kick off dengan kepala BKD terkait sekolah kedinasan sudah mulai berjalan. Kemarin Sekolah Intelijen Negara mulai tes," ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (19/7).
-
Siapa yang akan mendapat kesempatan besar untuk mendaftar CPNS di Bawaslu? Seleksi ini diharapkan memberi kesempatan besar kepada para honorer/tenaga non-ASN di lingkungan Bawaslu yang selama ini sudah mengabdi kepada negara.
-
Kapan Bawaslu akan membuka pendaftaran CPNS? Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) akan membuka 18.557 formasi untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.
-
Kapan rekrutmen CPNS akan dibuka? Perlu diketahui, CPNS 2024 akan dibuka pada Agustus mendatang.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
Ada sekitar 164 instansi yang akan mengumumkan hasil SKD CPNS di tahap I dari awalnya 116 instansi pusat dan daerah.
Jadwal ini pun dipastikan Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama. "Diumumkan 29 dan 30 Oktober," jelas dia saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (28/10).
Sebelumnya, BKN telah merilis jadwal lanjutan dari seleksi CPNS dan PPPK Non-Guru 2021. Di dalamnya terdapat dua jadwal yang berbeda, yaitu jadwal Tahap I dan II.
Pembagiannya, Tahap I pengumuman hasil SKD CPNS 2021 pada 29-30 Oktober 2021 dan Tahap II pada 13-14 November 2021.
Terdapat 2 cara peserta SKD CPNS 2021 dan PPPK non-guru melihat hasilnya. Pertama melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/. Begini tahapan caranya:
1. Buka sscasn.go.id
2. Pilih menu Layanan Informasi
3. Pilih opsi untuk melihat hasil tes, apakah hasil seleksi PPPK Guru, PPPK, atau SKD CPNS.
Selain itu, hasil tes SKD CPNS dan PPK non-guru juga akan diumumkan melalui laman instansi masing-masing tempat peserta melamar seleksi CASN.
Rincian Instansi
Perlu diketahui, seharusnya ada 166 instansi yang akan mengumumkan hasil tes SKD dan Seleksi Kompetensi Tahap I sejak 29 hingga 30 Oktober 2021.
Namun kemudian tersisa hanya 164 instansi karena 2 instansi diketahui masih melangsung SKD dan akan mengumumkannya pada tahap II. Keduanya yaitu Halmahera dan Kota Pekanbaru.
Berikut daftar 166 instansi tersebut antara lain:
1. Badan Narkotika Nasional
2. Badan Pusat Statistik
3. Badan Siber dan Sandi Negara
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
6. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
7. Pemerintah Kabupaten Alor
8. Pemerintah Kabupaten Asahan
9. Pemerintah Kabupaten Balangan
10. Pemerintah Kabupaten Banggai
11. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
12. Pemerintah Kabupaten Banyuasin
13. Pemerintah Kabupaten Barito Utara
14. Pemerintah Kabupaten Barru
15. Pemerintah Kabupaten Batang
16. Pemerintah Kabupaten Belu
17. Pemerintah Kabupaten Bengkayang
18. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
19. Pemerintah Kabupaten Bima
20. Pemerintah Kabupaten Bintan
21. Pemerintah Kabupaten Bireuen
22. Pemerintah Kabupaten Blora
23. Pemerintah Kabupaten Boalemo
24. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
25. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
26 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
27 Pemerintah Kabupaten Bombana
28. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
29. Pemerintah Kabupaten Buleleng
30. Pemerintah Kabupaten Buru
31. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
32. Pemerintah Kabupaten Buton
33. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
34. Pemerintah Kabupaten Cianjur
35. Pemerintah Kabupaten Cilacap
36. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
37. Pemerintah Kabupaten Demak
38. Pemerintah Kabupaten Dompu
39. Pemerintah Kabupaten Dompu Eks
40. Pemerintah Kabupaten Ende
41. Pemerintah Kabupaten Gorontalo
42. Pemerintah Kabupaten Gowa
43. Pemerintah Kabupaten Grobogan
44. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
45. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
46. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
47. Pemerintah Kabupaten Jember
48. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
49. Pemerintah Kabupaten Karanganyar
50. Pemerintah Kabupaten Karangasem
51. Pemerintah Kabupaten Katingan
52. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
53. Pemerintah Kabupaten Kebumen
54. Pemerintah Kabupaten Kendal
55. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
56. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
57. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
58. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
59. Pemerintah Kabupaten Ketapang
60. Pemerintah Kabupaten Klungkung
61. Pemerintah Kabupaten Kolaka
62. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
63. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
64. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
65. Pemerintah Kabupaten Kudus
66. Pemerintah Kabupaten Kupang
67. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
68. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
69. Pemerintah Kabupaten Lamandau
70. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
71. Pemerintah Kabupaten Lembata
72. Pemerintah Kabupaten Lingga
73. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
74. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
75. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
76. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
77. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
78. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
79. Pemerintah Kabupaten Majalengka
80. Pemerintah Kabupaten Malaka
Selanjutnya
81. Pemerintah Kabupaten Manggarai
82. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
83. Pemerintah Kabupaten Maros
84. Pemerintah Kabupaten Minahasa
85. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
86. Pemerintah Kabupaten Mojokerto
87. Pemerintah Kabupaten Morowali
88. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
89. Pemerintah Kabupaten Muna Barat
90. Pemerintah Kabupaten Nagekeo
91. Pemerintah Kabupaten Natuna
92. Pemerintah Kabupaten Ngada
93. Pemerintah Kabupaten Ngawi
94. Pemerintah Kabupaten Nias
95. Pemerintah Kabupaten Nias Barat
96. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
97. Pemerintah Kabupaten Nias Utara
98. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
99. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
100. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
101. Pemerintah Kabupaten Pati
102. Pemerintah Kabupaten Pemalang
103. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
104. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
105. Pemerintah Kabupaten Pidie
106. Pemerintah Kabupaten Poso
107. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
108. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
109. Pemerintah Kabupaten Semarang
110. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
111. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
112. Pemerintah Kabupaten Seruyan
113. Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
114. Pemerintah Kabupaten Sikka
115. Pemerintah Kabupaten Sragen
116. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
117. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
118. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
119. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
120. Pemerintah Kabupaten Sumbawa
121. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
122. Pemerintah Kabupaten Tabalong
123. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
124. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
125. Pemerintah Kabupaten Tapin
126. Pemerintah Kabupaten Tegal
127. Pemerintah Kabupaten Temanggung
128. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
129. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
130. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
131. Pemerintah Kabupaten Wajo
132. Pemerintah Kabupaten Wakatobi
133. Pemerintah Kota Ambon
134. Pemerintah Kota Banda Aceh
135. Pemerintah Kota Batam
136. Pemerintah Kota Baubau
137. Pemerintah Kota Bima
138. Pemerintah Kota Bitung
139. Pemerintah Kota Bogor
140. Pemerintah Kota Cilegon
141. Pemerintah Kota Gorontalo
142. Pemerintah Kota Kendari
143. Pemerintah Kota Kupang
144. Pemerintah Kota Langsa
145. Pemerintah Kota Lhokseumawe
146. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
147. Pemerintah Kota Madiun
148. Pemerintah Kota Magelang
149. Pemerintah Kota Manado
150. Pemerintah Kota Mataram
151. Pemerintah Kota Mojokerto
152. Pemerintah Kota Palopo
153. Pemerintah Kota Pariaman
154. Pemerintah Kota Pekanbaru (tahap 2)
155. Pemerintah Kota Prabumulih
156. Pemerintah Kota Samarinda
157. Pemerintah Kota Subulussalam
158. Pemerintah Kota Surabaya
159. Pemerintah Kota Surakarta
160. Pemerintah Kota Tomohon
161. Pemerintah Kota Tual
162. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
163. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
164. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
165. Sekretariat Jenderal MPR
166. Setjen Dewan Perwakilan Daerah
(mdk/idr)