DJP rangkul pemuka agama Buddha, Hindu, Konghucu ikut Tax Amnesty
DJP rangkul pemuka agama Buddha, Hindu, Konghucu ikut Tax Amnesty. Menurut, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo melalui perantara para pemuka agama ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengajak masyarakat sadar membayar pajak. Dengan perantara para pemuka agama itu nantinya masyarakat akan lebih mudah mengerti pajak.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memaksimalkan waktu di periode akhir program pengampunan pajak atau Tax Amnesty untuk mengajak wajib pajak memanfaatkan program ini. Kali ini, DJP mengumpulkan para pemuka agama Buddha, Konghucu dan Hindu.
Menurut, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo melalui perantara para pemuka agama ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengajak masyarakat sadar membayar pajak.
"Kami yakin melalui bapak, ibu sekalian, suara kalian lebih didengar umat masing-masing. Kalau bapak yang bicara pasti lebih didengar," kata Mardiasmo di Gedung Pajak Pusat, Jakarta, Rabu (22/2).
Dengan perantara para pemuka agama tersebut nantinya masyarakat akan lebih mudah mengerti tentang pentingnya membayar pajak. "Ini harus dijelaskan yang sederhana jadi bisa tahu. Jadi tax ratio kita bisa lebih tinggi karena compliance tax kita relatif paling rendah. Jadi kita ingin hàri ini jadi momentum agar bisa menjelaskan lebih sederhana mengenai pajak melalui bapak ibu," ujarnya.
Dirinya juga mengingatkan untuk sesegera mungkin memanfaatkan program pengampunan pajak yang akan segera berakhir pada Maret mendatang.
"Kita sudah melaksanakan UU Tax Amnesty yang kira-kira 1 bulan lagi akan berakhir. Kami hanya melakukan kewajiban dalam pengampunan pajak, ini untuk mensejahterakan rakyat," pungkasnya.
Baca juga:
Ekstensifikasi cukai, cara tepat jaga kesinambungan fiskal negara
Politikus Golkar nilai kritik SBY soal Tax Amnesty salah besar
Sisa 2 bulan lagi, Sri Mulyani ingatkan WP untuk ikut Tax Amnesty
Ini strategi pemerintah pada Tax Amnesty di periode akhir
Bos OJK sebut dana repatriasi Tax Amnesty banyak mengendap di bank
Pesan Sri Mulyani ke pengusaha: Datang ke saya untuk bayar pajak
Curhat Menkeu Sri Mulyani: Dapat tugas mencari uang itu tidak enak
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana pemerintah membantu perbaikan ekonomi nelayan di Tarakan? Dia menambahkan, selain perlindungan sosial, mereka juga mendapatkan beragam kegiatan yang menjadi langkah perbaikan ekonomi nelayan. Program- tersebut sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.