Pemprov Jakarta ogah kasih lahan untuk proyek kereta ringan Jokowi
"Kami tidak bisa memberikan lahan dengan begitu saja."
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan keberatannya menyediakan lahan untuk pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT). Sebab, proyek yang digagas Presiden Jokowi tersebut bakal menggerus keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota.
Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehono mengatakan lahan merupakan aset negara yang tidak mudah dipindahtangankan.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Bagaimana kondisi jalan yang dilalui Jokowi? Mobil dinas RI 1 jenis Mercedes Benz S 600 Guard itu harus berjalan lambat dan dikabarkan sempat 'nyangkut'. Saking rusak parah, Jokowi sampai harus berganti mobil. Dari kendaraan dinas mercy ke mobil jenis jip.
-
Apa yang Pramono Anung janjikan untuk meningkatkan fasilitas bersepeda di Jakarta? "Kalau dibuat loop seperti Bangkok, waduh nikmat banget. Makanya banyak di kita yang bersepeda ke Bangkok, Korea, Jepang," kata Pramono di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Sabtu (14/9).
-
Di mana Presiden Jokowi meresmikan empat terminal tipe A di Pulau Jawa? Masih di Purworejo, di sana Jokowi meresmikan selesainya pembangunan empat terminal tipe A di Pulau Jawa.
"Yang paling krusial di dalam Peraturan Presiden soal LRT adalah seolah-olah DKI berkewajiban memberikan tanah dan sebagainya kepada Adhi Karya," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (3/6).
Saat ini, RTH di Jakarta masih sekitar 11 persen-12 persen. Itu masih jauh di bawah ketentuan perundang-undangan yang mensyaratkan RTH minimal 30 persen.
"Kami tidak bisa memberikan lahan dengan begitu saja. Sebab kami juga punya keterbatasan, di dalam Undang-undang disebutkan pemda DKI harus memiliki 30 persen dari pengelolaan ruang hijau," jelas dia.
Dia menyayangkan, Adhi Karya meminta ruang terbuka hijau untuk proyek LRT.
"Misalnya, rute Cibubur-Cawang yang dimintakan menggunakan ruang terbuka hijau lalu Cawang sebagai deponya juga menggunakan ruang terbuka hijau. Lalu dimana ruang publiknya?" ungkapnya.
Oleh sebab itu, dia menginginkan adanya dasar hukum soal penggunaan ruang terbuka hijau
"Kami tahu, Adh adalah BUMN yang bukan hanya berbasis PMN saja, melainkan komersil. Artinya, kalau kita bisa meminjamkann ruang terbuka hijau secara gratis kepada Adhi, maka bisa gratis juga kepada perusahaan lain dan ini kami harus hati-hati."
(mdk/yud)