Dorong Digitalisasi, Menteri Erick Ingin Hapus Korupsi di BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan, di era digitalisasi saat ini, perlu ada kerja sama bisnis yang sehat. Dia tak mau ada oknum di perusahaan BUMN yang mengambil untung pribadi atau korupsi berbasis proyek.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan, di era digitalisasi saat ini, perlu ada kerja sama bisnis yang sehat. Dia tak mau ada oknum di perusahaan BUMN yang mengambil untung pribadi atau korupsi berbasis proyek.
Dia berharap adanya kerja sama yang menguntungkan, baik antara pemerintah ke perusahaan BUMN, antar perusahaan BUMN, atau pun kerja sama dengan perusahaan swasta.
-
Bagaimana modus korupsi yang dilakukan dalam Bantuan Presiden? Modusnya sama sebenarnya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Bagaimana peran Sadikin Rusli dalam kasus korupsi BTS Kominfo? Jaksa menilai terdakwa Sadikin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 butir ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
-
Siapa yang dibunuh karena memberitakan korupsi? Herliyanto adalah seorang wartawan lepas di Tabloid Delta Pos Sidoarjo. Dia ditemukan tewas pada 29 April 2006 di hutan jati Desa Taroka, Probolinggo, Jawa Timur. Herliyanto diduga dibunuh usai meliput dan memberitakan kasus korupsi anggaran pembangunan di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.
-
Kapan kasus korupsi Bantuan Presiden terjadi? Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," tambah Tessa.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Kita mau ada kerja sama sehat. (kerja sama) BUMN, Pemerintah Daera, Swasta harus win-win. Saya gak mau di ada korupsi di BUMN karena project base. itu bukan bisnis proses yang baik," katanya dalam Launching Bersama Produk Warung Pangan, Kamis (16/9).
Tak hanya mewanti-wanti perusahaan pelat merah, dia juga menyasar perusahaan-perusahaan swasta yang hadir dalam kesempatan tersebut. Dia menegaskan, perusahaan swasta tak boleh juga mengambil untung sendiri dari kesempatan kerja sama yang diberikan.
"Saya ingin juga minta para swasta yang jadi partner BUMN jangan ngakali, harus win-win apalagi saat ini di era transparan, digitalisasi," tambahnya.
Menteri Erick mengatakan bahwa kondisi pandemi Covid-19 memaksa berbagai sektor untuk beralih dan memanfaatkan digitalisasi. Dengan begitu, di sektor bisnis terjadi transparansi dan pasar terbuka.
Menteri Erick Nilai Kini Makin Mudah Menjadi Orang Kaya Berkat Digitalisasi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mendapat pertanyaan mengenai kesempatan menjadi orang kaya di Indonesia semakin sulit saat ini. Hal tersebut ditanyakan oleh Youtuber Deddy Corbuzier dalam podcast Youtube.
Namun, menurutnya, menjadi orang kaya di Indonesia tidak semakin sulit. Kesempatan menjadi orang kaya di Indonesia sebenarnya besar apalagi didukung oleh era digital yang semakin maju.
"Saya rasa tidak (makin sulit), kesempatan lebih besar. Amerika Serikat land of freedom, yang kaya berubah setiap tahun. Indonesia setiap tahun yang kaya itu itu saja. Baru sekarang di era digital ada orang orang kaya baru," katanya, ditulis Selasa (1/6).
Kondisi saat ini, kata Menteri Erick, sama seperti usai krisis 1998. Saat itu, kondisi membuat banyak lahir pengusaha-pengusaha baru yang mampu membuat terobosan dan menghasilkan banyak uang.
Pemerintah pun tak tinggal diam. Segala upaya dan dukungan diberikan agar masyarakat mampu menciptakan usaha yang kemudian berdampak pada ekonomi.
"Ketika krisis 98, baru ada pengusaha pengusaha baru. Ini yang kita kembali, tidak boleh yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Kita perlu ada keseimbangan. Ini harus kita jaga. Kita tidak mungkin mengelekkan industri 4.0, tapi bener tidak rakyatnya bisa kerja? belum tentu. Itu yang harus kita ciptakan," jelasnya.
Dia menambahkan, harus ada keberpihakan pemerintah dan disertai kemauan masyarakat untuk berubah agar tercipta kemajuan ekonomi. "Harus ada keberpihakan, sama seperti negara kita mau modern, tapi apakah dengan modern negara kita mau kita hancurin? jangan dong. Ini harus kita cari ekuilibrium baru," tandasnya.
Reporter: Arief Rahman
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)