DPD nilai blusukan menteri tak cukup stabilisasi harga pangan
Saya melihat intervensi pemerintah belum maksimal, walaupun menteri sudah turun blusukan."
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyebut penaikan harga pangan merupakan persoalan serius. Dan, pemerintah dinilai belum mampu mengatasi persoalan tersebut.
"Saya tahu persis ternyata harga cabai naik, bawang lokal pun naik. Saya melihat intervensi pemerintah belum maksimal, walaupun menteri sudah turun blusukan. Menteri itu jangan one man action," kata Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dalam diskusi mingguan "Pangan Kita" digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD-RI, Jakarta, Senin (15/6).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang menjadi sorotan utama Presiden Jokowi tentang pangan di Indonesia? Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Gudang Beras Bulog Pematang Kandis? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
Menurutnya, pemerintah daerah juga harus ambil bagian dalam pengendalian harga pangan. Selain itu, kebijakan dikeluarkan pemerintah daerah jangan berbenturan dengan upaya pemerintah pusat mengendalikan harga.
"Ada beberapa daerah yang melarang truk-truk masuk kota. Itu harusnya nggak boleh dilarang. Gimana mereka mau distribusikan stok kalau dilarang. Masalah pangan itu enggak bisa main-main," ujarnya.
Parlindungan mengatakan peraturan presiden (Perpres) pengendalian harga harus segera dibuat. Mengingat, aksi blusukan menteri tak cukup untuk stabilisasi harga pangan.
"Walaupun menteri sudah turun, tapi dia belum dibackup dengan perpres. Jadi mereka enggak ada dirijennya, mereka show sendiri."