DPR Ingatkan Risiko Pembayaran Imbal Hasil SBN Meningkat Tahun Depan
Sebab, nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tertekan di tengah pengetatan kebijakan moneter yang diterapkan The Fed. Sehingga beban belanja bunga APBN tahun depan diperkirakan semakin besar.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengingatkan pembayaran imbal hasil dari Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah bisa melonjak. Sebab, nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tertekan di tengah pengetatan kebijakan moneter yang diterapkan The Fed. Sehingga beban belanja bunga APBN tahun depan diperkirakan semakin besar.
"Timing money policy ini harus ini terus membayangi nilai tukar Kalau terus berlanjut sampai tahun depan, kita akan bayar mahal imbal hasil SBN," kata Said dalam Rapat Kerja DPR-RI dengan Pemerintah di Komplek DPR-MPR, Jakarta, Selasa (31/5).
-
Kapan UTBK dilakukan? Setiap pelajar yang yang mendaftar jalur SNBT harus mengikuti UTBK untuk menentukan lolos atau tidak di PTN pilihannya.
-
Apa itu UTBK? UTBK adalah ujian atau tes yang bisa Anda ambil untuk masuk ke perguruan tinggi pilihan. UTBK adalah singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, yang berarti Anda akan menggunakan perangkat komputer selama ujian, dan bukan dengan pensil serta lembar jawaban.
-
Di mana situs Banten Girang berada? Lalu, ada juga situs Banten Girang yang berbentuk gua dan merupakan peninggalan Kerajaan Sunda saat masih menguasai Banten, sebelum berdirinya Kesultanan Surosowan tahun 932 dan 1030 masehi.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Di mana UMR berlaku? Kita ketahui bahwa upah minimum tidak berlaku secara tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, masing-masing daerah memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda.
Hal ini bisa menyebabkan suku bunga SBN 10 tahun dalam postur APBN 2023 bisa meningkat di kisaran 7,34-9,16 persen. Angka ini lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar 6-6,8 persen. Padahal, kebutuhan pembiayaan pemerintah di tahun 2023 mencapai Rp 1.596,7 triliun.
"Target pembiayaan tahun depan masih tinggi antara Rp 562,6 triliun - Rp 1.596,7 triliun. Jauh lebih tinggi dari realisasi sebelum pandemi di kisaran Rp 269,44 triliun - Rp 348,65 triliun," paparnya.
Said mengatakan peruntukan pembiayaan dalam APBN tidak hanya untuk membayar imbal hasil dari SBN semata. Terlebih mulai tahun depan Bank Indonesia sudah tidak lagi menjadi pihak yang bisa membeli SBN pemerintah kapan saja.
"Mengingat imbal hasil SBN yang tinggi, kebijakan pembiayaan tidak SBN semata. Sedangkan produk SBN ini makin kreatif," kata dia.
Untuk itu itu berbagai reformasi struktural yang dilakukan harus segera terealisasi. Pengumpulan pajak sampai regulasi perizinan harus bisa membuahkan pendapatan negara yang bisa menopang APBN ke depan.
Baca juga:
CEK FAKTA: Waspada Penipuan Surat Berharga Negara Mengatasnamakan Bank Indonesia
Jaga Stabilitas Ekonomi, Penerbitan SBN Turun Drastis
Kemenkeu Terbitkan SBSN Rp4,01 Triliun Lewat Private Placement
Konflik Rusia-Ukraina Bawa Modal Asing Keluar dari RI Capai Rp34 Triliun
BI Catat Aliran Modal Asing Keluar Rp6 Triliun Pekan Ini
Pemerintah Tawarkan SBN Khusus untuk 16 Ribu Wajib Pajak yang Ikut PPS