DPR Paparkan Sejumlah Alasan Subsidi BBM Perlu Dievaluasi
Adian menilai, kenaikan BBM merupakan buntut dari tidak adanya formulasi yang tepat terkait dengan harga BBM.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu menilai subsidi BBM yang selama ini dikucurkan lewat APBN tidak tepat sasaran. Untuk itu, dia mendesak pemerintah mengkaji ulang subsidi BBM.
"Jadi subsidi ini untuk perusahaan atau untuk rakyat," ujar Adian lewat keterangannya, Rabu (31/8).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Bagaimana BPH Migas mengendalikan penyaluran BBM jenis tertentu di Sulawesi Utara? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
-
Bagaimana cara pemerintah menghemat BBM? Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
Adian menilai, kenaikan BBM merupakan buntut dari tidak adanya formulasi yang tepat terkait dengan harga BBM. Bahkan, data memperlihatkan polemik soal harga BBM selalu terjadi setiap dua tahun sekali.
"Selama tidak ada formulasi yang tepat, dua tahun atau empat tahun lagi kita akan ramai lagi," ujar Adian.
Lebih lanjut, Adian menyoroti soal penggunaan BBM subsidi jenis solar yang sangat banyak digunakan oleh truk perusahaan tambang dan perkebunan. Khusus perkebunan misalnya, dia menghitung bahwa nilai subsidi solar yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp55 triliun.
"Lalu saya cari, pajak kebun sawit yang masuk ke negara kita, Rp20 triliun. Jadi ada selisih Rp35 triliun. Loh ini kok kita jadi rugi," ujarnya.
"Makanya ini salah satu sebab menurut saya, ayo kita hitung ulang saja. Jangan-jangan dari dua ribu sekian kebun sawit itu, yang PMA ada 332. Jangan-jangan kita mensubsidi yang PMA itu," ujar Adian.
Adian menduga subsidi BBM sebenarnya tidak dinikmati oleh rakyat, melainkan aspal. Dalam sebuah riset, dia berkata kemacetan di enam kota yang terjadi dalam satu tahun menghabiskan BBM senilai Rp71 triliun.
"Jangan-jangan yang sebenarnya menikmati subsidi aspal itu. Maksud saya, sebelum kita mengambil keputusan apapun, yuk kita kaji ulang semua, kita duduk sama-sama, kita kaji ulang semuanya, kita hitung kembali. Bener enggak sekian," ujar Adian.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengabarkan, pemerintah akan mengalihkan alokasi anggaran untuk subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Pemberian bantuan sosial (bansos) ini dimaksudkan guna menjaga daya beli konsumsi masyarakat, di tengah isu kenaikan harga BBM subsidi.
"Kami baru saja bahas dengan presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini untuk tingkatkan daya beli dalam beberapa waktu terakhir," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (29/8).
Sri Mulyani menyebut, tendensi kenaikan harga komoditas dan pengalihan subsidi BBM juga perlu direspon. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan adanya penyaluran bantalan sosial tambahan senilai Rp 24,17 triliun.
"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai. Pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun," terangnya.
"Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat akan dapatkan anggaran Rp 12,4 triliun," ujar Sri Mulyani.
(mdk/ray)