DPR: Penggabungan PGN-Pertamina buat BUMN rajai migas dalam negeri
Kedua BUMN migas tersebut sama-sama memiliki pangsa pasar yang besar.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya W. Yudha, mengatakan penggabungan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Pertamina (Persero) menjadi holding akan membuat BUMN merajai sektor hilir minyak dan gas dalam negeri. Sebab, kedua BUMN migas tersebut sama-sama memiliki pangsa pasar yang besar.
"Selain itu, holding akan menciptakan efisiensi karena banyak fungsi yang sama dan bisa digabung satu dengan yang lain. Market share seharusnya bertambah karena penguasaan sektor hilir migas dengan penggabungan kedua perusahaan akan semakin besar," ujar Satya, di Jakarta, Jumat (1/7).
Menurut Satya, dengan operasional yang makin efisien, keuntungan yang bisa diperoleh holding BUMN akan makin besar. Keuntungan yang makin besar membuat penetrasi investasi yang bisa dialokasikan juga meningkat pesat.
Tahun ini Pertamina menganggarkan belanja modal USD 366,3 juta untuk pemanfaatan gas atau 6,9 persen dari total investasi perseroan yang mencapai USD 5,31 miliar. Sementara itu, belanja modal PGN tahun ini sekitar USD 500 juta.
Baca juga:
PGN bangun toilet Rp 649 juta dukung pariwisata Danau Toba
Proyek kereta api Papua Barat, Groundbreaking berpotensi molor 2017
Holding BUMN energi bikin pengelolaan migas terintegrasi
Holding BUMN energi hanya untungkan trader gas bermodal kertas
Menteri Rini lantik 6 pejabat eselon II hasil lelang jabatan
Bulan depan, PGN operasikan SPBG di Lampung
PGN berangkatkan 3.249 sopir bajaj gas hingga OB mudik gratis
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Di mana BPR/BPRS biasanya berada? Industri ini memiliki karakteristik khusus yang membuat keberadaan BPR dan BPRS masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini, seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten atau Kecamatan, pemberian layanan yang mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, proses pelayanan yang cepat dan sederhana, serta karakter produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah atau wilayahnya.
-
Apa saja yang disetujui DPR RI untuk BUMN di tahun 2024? Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dan non tunai bagi sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah pada APBN tahun anggaran 2024.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.